SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tiga Minggu Raup Rp5 Miliar, Masyarakat Respons Baik Pemutihan Denda PBB

  • Reporter:
  • Senin, 3 Desember 2018 | 15:12
  • Dibaca : 341 kali
Tiga Minggu Raup Rp5 Miliar, Masyarakat Respons Baik Pemutihan Denda PBB
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah. Foto Arazy Aditya.

BATAM KOTA – Pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) direspons baik masyarakat. Sejak dilaksanakan tiga minggu lalu, Pemko Batam menambah pemasukan Rp5 miliar. Angka ini diyakini terus bertambah sebab masih ada waktu sepekan sebelum berakhirnya pengapusan denda.

Seperti diketahui, Pemko Batam memberi kompensasi penghapusan denda PBB-P2 sampai dengan 13 Desember mendatang bagi penunggak pajak. Penghapusan denda itu mengacu Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Penunggak PBB bisa melunasi tanpa denda selama periode 8 November hingga 8 Desember mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan pembebasan denda administrasi PBB-P2. Program ini bertujuan untuk meringankan masyarakat yang selama ini terbebani denda keterlambatan setiap tahunnya.

Menurut dia, realisasi pendapatan PBB-P2 sampai saat ini sebesar Rp135,4 miliar atau 85,44 persen dari target. Raja berharap masyarakat khususnya para pelaku usaha yang masih menunggak PBB-P2 agar bisa segera membayar pajak untuk pembangunan daerah.

“Saya lihat respons masyarakat cukup bagus. Awal launching kemarin realiasasi PBB-P2 Rp130 miliar, sekarang sudah Rp135 miliar. Artinya ada penambahan Rp5 miliar dari kebijakan penghapusan denda itu,” ujarnya di Batam Centre, Minggu (2/12).

Raja menambahkan, jika dibandingkan beberapa daerah lainnya di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat Batam membayar PBB-P2 sejauh ini dinilai cukup baik. Jika dipersentasekan sekitar 65 persen. Namun pihaknya tetap mendorong dan terus berupaya meningkatkan capaian yang sudah baik, karena pajak merupakan tulang punggung untuk pembangunan daerah.

Saat ini sasaran utamanya masih kepada para pelaku usaha yang memang memiliki lahan-lahan yang cukup luas. Hanya saja banyaknya lahan tidur juga menjadi salah satu kendala BP2RD untuk menagih, karena ada beberapa yang tidak diketahui lagi di mana alamat pemilik lahan tersebut.

“Karena kan tidak diketahui alamatnya di mana sekarang, dan siapa pemiliknya. Ini yang kadang menjadi kendala,” kata Raja.

Terkait sanksi bagi wajib pajak yang membandel, sambungnya, sesuai dengan aturan yang ada pemerintah bisa memberikan sanksi mulai dari peringatan dan bahkan sampai ke penyegelan. Tapi, untuk saat ini pihaknya masih belum memberikan sanksi dan lebih fokus untuk edukasi dan memberikan keringanan-keringanan, seperti penghapusan denda.

“Sejauh ini sanksi memang belum sampai ke sana. Tapi tidak tahu nanti, kalau memang kira-kira perlu dilakukan pasti akan kami jalankan. Untuk memberikan shock therapy lah,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemko Batam memberi kompensasi penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan 13 Desember mendatang bagi penunggak pajak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka tertib administrasi pembayaran pajak melalui penghapusan sanksi PBB-P2.

“Ini insentif pemerintah untuk masyarakat Kota Batam. Penghapusan denda ini mulai tahun 1997 sampai 2017,” kata Raja di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (13/11).

Ia mengatakan jika masyarakat memiliki piutang pajak sebesar Rp10 juta, maka denda yang ditanggung sebesar Rp2 juta. Dengan adanya pembebasan denda atau pemutihan PBB ini, masyarakat hanya membayar pokoknya saja sebesar Rp8 juta karena sisanya merupakan denda.

“Mulai hari ini (Selasa, 13/11) sudah berlaku. Masyarakat silahkan membayar di tempat-tempat resmi. Nanti jumlah untuk denda akan kosong atau nol,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan yang di keluarkan pemerintah daerah terkait program penghapusan denda administrasi tersebut.
“Manfaatkan momentum pemberian stimulus pembayaran PBB berupa penghapusan sanksi administrasi piutang PBB,” ujarnya.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com