SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Amjon dan Azman Nonjob, Kadis ESDM dan Kadisbud Dijabat Plt

  • Reporter:
  • Jumat, 15 Maret 2019 | 11:12
  • Dibaca : 135 kali
Amjon dan Azman Nonjob, Kadis ESDM dan Kadisbud Dijabat Plt
Wakil Gubernur Kepri Isdianto meninjau makam tua di area tambang bauksit di Kampung Gizi, Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Senin (25/2). /HUMAS PEMPROV KEPRI

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menunjuk Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendri Kurniawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis ESDM untuk menggantikan Amjon. Sedangkan untuk Plt Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) diisi oleh Asisten I Pemprov Kepri Raja Ariza.

“Kedua pejabat tersebut sudah aktif untuk bekerja menggantikan kedua pejabat sebelumnya yang telah dibebas tugaskan. Ini agar tidak terjadi kekosongan jabatan, gubenrur sudah menunjuk Plt sehingga pelayanan kepada masyakat bisa berjalan normal,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah, Kamis (14/3).

Sementara Amjon dan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Pemprov Kepri Azman Taufik yang dicopot dari jabatannya, tidak mempengaruhi kepangkatannya. Hal tersebut karena Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak memberikan sanksi penurunan jabatan, namun hanya dibebas tugaskan dari jabatan pimpinan di dinas yang diembannya.

“Pencopotan jabatan dari posisinya merupakan sanksi final bagi kedua pejabat tersebut, sebagaimana yang direkomendasikan Kemendagri. Namun keduannya tidak mendapatkan penurunan pangkat ataupun eselon,” kata Arif.

Arif menambahkan, walau keduanya sudah tidak menjabat di posisi pimpinan di dinas tersebut, namun keduanya masih tetap sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepri. “Ya mereka masih tetap aktif di Pemprov Kepri, dan kepala daerah masih bisa memberdayakan keahliannya sesuai bidangnya,” ujarnya.

Selain kedua pejabat tersebut yang dicopot dari jabatannya, terdapat satu lagi pejabat eselon III dari Dinas ESDM atas nama Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pertambangan yang direkomendasikan Kemendagri untuk diberikan sanksi. “Jika sanksi sesuai rekomendasi Kemendagri memang sanksinya berupa penurunan pangkat dan golongan,” katanya.

Dukung KPK

Disinggung terkait adanya proses hukum yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Amjon dan Azman Taufik. Arif mengaku tidak mengatahui hal itu secara persis. “Saya kalau itu kurang tahu. Yang saya tangani ini karena berkaitan dengan kinerja. Karena mereka bekerja tak sesuai SOP. Bila terkait lainnya apalagi terkiat dengan KPK yang mengetahui Inspektorat,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mendukung penuh KPK proaktif mengusut dugaan korupsi dalam sektor perizinan mineral dan sumber daya alam di Kepri ini. Sebab, dari perizinan-perizinan ini, Ia menduga negara dirugikan miliaran rupiah dan tentunya merugikan masyarakat Kepri dan berpengaruh terhadap lingkungan yang menjadi rusak. “Yang perlu dihitung sekarang berapa besar kerugian negara yang timbul akibat terbitnya perizinan aktivitas pertambangan tersebut. Itu perlu dikejar juga,” kata Jumaga.

Jumaga menambahkan, untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan mineral, KPK selayaknya fokus menyasar korporasi dan pejabat publik sebagai pembuat keputusan. Ia menyarankan lembaga anti rasuah itu memulai dari proses administrasinya. Jika dalam proses administrasi nanti ditemukan aliran dana untuk memuluskan perizinan, Ia meminta agar diungkap siapa saja penerima dana tersebut. “Kita berharap KPK masuk lebih dalam kasus pertambangan di Kepri ini,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kepri Miza Bahtiar saat disinggung terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atas pertambangan bauksit di Bintan. Ia menjelaskan, pihak KPK hingga saat ini masih menangani maslah pertambangan, namun lebih detail menangani kerusakan lingkungan akibat pertambangan bauksit tersebut.

“Saat ini KPK masih menangani penegakan hukumnya. Kasus ini timbul atas penyelidikan yang dilakukan Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas terjadinya perusakan lingkungan dengan keluarnya IUP tersebut,” bebernya.

Ia menambahkan, penanganan yang dilakukan KPK berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan kemendagri. Sehingga, kasus yang ditangani KPK ini akan berkembang dan akan ada proses hukum kepada kedua kadis itu. “Ya kita serahkan saja ke proses hukum yang saat ini tengah dilakukan KPK. Sebab penegakan hukum yang dilakukan KPK, tentunya tidak bisa dihalangi,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com