SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bagi Hasil Pas Pelabuhan Tanjungbalai Tak Jelas

Bagi Hasil Pas Pelabuhan Tanjungbalai Tak Jelas
Hearing dengar pendapat seluruh komisi DPRD Karimun bersama insntasi terkait soal bagi hasil pas pelabuhan domestik di ruang banmus DPRD, Selasa (14/3). Foto Abdul Gani

TEBING – Tarif baru pas pelabuhan domestik Tanjungbalai Karimun telah berlaku sejak Desember 2016. Namun, bagi hasil antara PT Pelindo dengan Badan Usaha Kepelabunanan (BUP) mewakili pemerintah daerah hingga kini belum jelas.

Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat mengatakan, sejak naiknya pas pelabuhan domestik dari Rp2.500 menjadi Rp5.000 per 1 Desember 2016, DPRD belum mengetahui secara pasti terkait pembagian hasil. Menurut dia, kerjasama atau MoU antara Pelindo dengan BUP belum ada hitung-hitungannya.

“Hingga hari ini Pelindo belum memberikan peningkatan terhadap PAD dan ini jadi catatan penting bagi DPRD untuk membahas kembali, guna mempertanyakan kepada Pelindo terhadap perubahan MoU atau kerjasama Pelindo dengan BUP,” ujar Yusuf Sirat usai hearing bersama instansi terkait dihadiri seluruh komisi di ruang Banmus DPRD Karimun, Selasa (14/3).

Sayangnya, pihak PT Pelindo tidak hadir dalam memenuhi undangan hearing tersebut. Sehingga DPRD tidak mendapatkan jawaban pasti. Sedangkan laporan dari BUP, pihak Pelindo belum mengubah MoU atau kontrak terhadap kenaikan tarif Rp2.500 ke Rp5.000. Kondisi itu dinilai merugikan daerah dan perlu dipertegas. Jika memang Pelindo tidak memberikan kontribusi, maka perlu ditinjau kembali kenaikan pas pelabuhan domestik.

Seperti diketahui, sebelum terjadinya kenaikan pas pelabuhan, bagi hasil antara Pelindo dengan BUP sebesar 60 persen untuk BUP dan 40 persen untuk Pelindo. Sementara dari 60 persen itu aturan pembagian kepada pemerintah daerah telah disepakati antara keduanya.

Terpisah, General Manager PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Ramadana mengatakan, ketidakhadiran dalam hearing bersama DPRD karena ada salah komunikasi.

“Bukan saya tidak menghadiri, hanya saja undangan hearing sampai di Pelindo pukul 10.00, bersamaan dimulainya acara rapat tersebut. Selain itu, sebelumnya pukul 09.30 kita kedatangan tamu dari Direksi Pelindo Cabang Medan,” ujarnya.

Menurut dia, dana bagi hasil pass pelabuhan domestik telah beberapa kali dirapatkan bersama BUP. Pihaknya mengusulkan dana sharing, hanya saja belum disepakati, lantaran BUP mengajukan jumlah berbeda.

“Sebelum perjanjian baru harus ada kesepakatan baru. Kemarin itu ada Pak Chendra dan Pak Indrawan Susanto selaku Dirut BUP, dari kita sudah mengusulkan besaran pembagian, begitu juga dengan BUP dengan besaran dari pihaknya, nilai itu masih belum ada kesepakatan,” katanya.

Pihaknya mengusulkan berdasarkan hasil pembagian dan pengeluaran untuk perawatan terminal penumpang. Semdangkan selama ini, kata dia, pembagian hasil dan pengeluaran untuk perawatan tidak seimbang.
Sebelumnya untuk tarif pas luar negeri Rp60.000, BUP menerima Rp45.000 dan Pelindo menerima Rp15.000. Namun, biaya perawatan terminal lebih dominan Pelindo.

“Saya juga sudah berkonsultasi dengan kantor pusat. Dan hasilnya biar adil sharingnya 50:50 dan biaya perawatan di sektor pelabuhan juga 50:50,” terangnya.

Syahri mengatakan, kesepakatan baru harus dibuat agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Apabila kesepakatan telah dibuat, pihaknya siap membayar pembagian provit sharing sejak masa berlaku perjanjian lama habis.

abdul gani

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com