SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPD dan Akademisi UNRIKA Bahas RUU Partisipasi Masyarakat

  • Reporter:
  • Jumat, 24 Mei 2019 | 23:02
  • Dibaca : 158 kali
DPD dan Akademisi UNRIKA Bahas RUU Partisipasi Masyarakat

BATAM – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melibatkan kalangan akademisi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) dalam uji sahih Rancangan UU Partisipasi Masyarakat.

Uji RUU Parmas itu digelar dengan diskusi di aula kampus UNRIKA, Batuaji, Kota Batam, Jumat (24/5). Tim PPUU DPD dipimpin Ketua PPUU Nofi Chandra, anggota PPUU Djasarmen Purba sekaligus anggota DPD RI dapil Kepri dan sejumlah anggota PPUU. Selain akademisi, DPD juga membahas RUU Parmas dengan Komisi Informasi Kepri yang juga hadir dalam pertemuan.

Diskusi DPD dengan akademisi UNRIKA membahas terkait regulasi partisipasi masyarakat sekaligus uji sahih RUU Parmas. DPD tengah menggodok RUU itu karena partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi harus memiliki regulasi. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam keterbukaan informasi publik memiliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara. Dalam masyarakat yang beragam,  penyelenggaran pemerintahan perlu dilakukan agar masyarakat jadi subjek partisipasi bukan hanya objek yang diikusertanan dalam kegiatan seremonial. 

Diskusi dan uji sahih ini memaparkan fungsi dan peran masyarakat untuk ikut aktif dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan negara. Sementara kalangan mahasiswa antusias dalam forum group diskusi itu dengan ikut aktif meluangkan pendapat dan sarannya serta melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang RUU Parmas.

Ketua PPUU DPD RI Nofi Chandra mengatakan uji sahih dengan akademisi di UNRIKA menjadi masukan bagi PPUU DPD RI dalam finalisasi RUU Parmas. “Proses uji sahih ini adalah tahapan akhir dari RUU. Dari uji sahih ini kita bisa mengetahui jika ada kekurangan. Dan bisa diperbaiki dari saran, masukan dari semua peserta yang ikut acara diskusi ini,” kata Nofi.

Menurutnya, dengan melibatkan pihak kampus beserta mahasiswa, RUU akan membuahkan kematangan hasil nantinya. Uji sahih ini harus melalui tahap pengujian akademisi dengan melibatkan kampus sebagai wadah dan dosen serta mahasiswa sebagai peserta penguji. “Saat ini kami melakukan di tiga provinsi. Kepri salah satunya, kami memilih kampus UNRIKA, karena kami anggap UNRIKA menjadi kampus tertua di Batam,” lanjut Nofi.

Anggota PPUU DPD, Djasarmen Purba, menambahkan dengan partisipasi masyarakat yang aktif dalam keterbukaan informasi publik dapat menggali persoalan dan kebutuhan masyarakat lebih tepat sasaran. Selama ini, dia melihat, banyak kebijakan negara setelah diberlakukan bermasalah karena penyelenggara negara tidak peka atas kebutuhan masyarakat.

“Bagaimanapun masyarakat mempunyai peran penting untuk ikut andil dalam menciptakan perubahan-perubahan terhadap negara. Intinya pemerintah harus melibatkan masyarakat keberbagai tingkat partisipasi. Dengan itu nanti akan menghasilkan kebijakan yang pro serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” papar anggota DPD RI asal Kepri ini.

Staf Ahli PPUU DPD RI, Rudy, menuturkan tujuan dari RUU Parmas untuk menjamin dan memenuhi serta menjamin perlindungan hukum terhadap hak masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. “Mengembangkan tingkat parmas dan meningkatkan peran negara dalam penyelenggaraan negara yang partisipatif serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, partisipatif dan akuntabel,” papar Rudi.

Ia melanjutkan, pelaksanaan parmas itu nanti terhadap pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat atau berdampak pada kepentingan hajat hidup masyarakat yang dilaksanakan secara sukarela dalam bentuk tenaga, inovasi pemikiran dan atau swadaya masyarakat. Sedangkan partisipasi pengembangannya itu, memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan bantuan hukum pendidikan dan pelatihan. Selain itu, juga mengembangkan penerapan sistem informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan parmas.

Wakil Ketua (Waka) Komisi Informasi Kepri Ferry Manalu mengatakan penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, budaya dan bidang-bidang yang lainnya.”Partisipasi masyarakat harus hadir. Artinya keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses mulai dari pembuatan kebijakan, penilaian kebijakan, dan  termasuk pula ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan,” ujar Ferry.

Dosen Fisipol UNRIKA, Yustisio Farid Setiobudi, mengungkapkan, masyarakat mempunyai peran yang tak kalah pentingnya dengan pemerintah dalam memajukan negara. Masyarakat juga harus ikut andil dalam pembuatan kebijakan dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. “Masyarakat wajib diikutkan,” ujar dia. ahmad nuzur

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com