SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pangkas Honorer DPRD Batam, Banyak yang Terima Gaji Tak Pernah Kerja

  • Reporter:
  • Selasa, 23 Oktober 2018 | 16:44
  • Dibaca : 437 kali
Pangkas Honorer DPRD Batam, Banyak yang Terima Gaji Tak Pernah Kerja
Pegawai yang sedang beristirahat. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di lingkungan DPRD Batam disorot. Jumlah yang terdaftar lebih dari 166 orang, tapi yang masuk kerja hanya sekira 100 orang.

Banyaknya honorer yang terdata tapi tak pernah muncul di kantor DPRD Batam itu disorot sejumlah anggota DPRD Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Batam 2019, Senin (22/10). Mereka pun meminta honorer-honorer malas itu dicoret dalam anggaran tahun depan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging mengatakan, Sekretaris Dewan (Sekwan) harusnya hanya mengalokasikan anggaran untuk 100 dari 166 tenaga honorer yang diusulkan pihak Sekwan. Menurut dia, banyak pegawai honorer yang tidak memiliki tugas yang jelas. Sehingga perlu ada pengawasan yang ketat dari Sekwan atas kinerja pegawai tersebut.

“Setiap honorer yang lembur juga harus dibuat uang lemburnya dan pegawai yang tidak datang juga dipotong gaji seratus ribu. Tolong dibuat formula penghitungannya,” kata Uba dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan KUA-PPAS APBD 2019, Senin (22/10).

Sekwan, kata dia, harus memanfaatkan honor untuk meningkatkan pelayanan dan kebersihan di dalam gedung. Di antaranya, menjaga kebersihan toilet dan lainnya. “Jangan tamu datang ke sini, ketika melihat toilet yang kotor seolah-olah kita kekurangan pegawai,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Batam Idawati Nursanti. Ia mengatakan, banyak honorer yang tercantum di dalam Surat Keputusan (SK) sebagai THL. Namun di lapangan tidak sesuai dengan data. Pasalnya, yang terdata ratusan, tapi yang setiap hari masuk kerja tak sampai 100 orang.

“Ada tidak manusianya. Terima gaji terus tapi tidak absen,” ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD Batam selalu mengkritik setiap penambahan honorer di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar direkrut sesuai kebutuhan. Sementara di lingkungan DPRD sendiri memiliki honorer yang banyak dan terkesan mubazir.

“Kasihanlah sama honor yang disiplin. Pagi-pagi sudah datang. Kita selalu pelototin honor di dinas-dinas, eh malah di sini yang bobrok,” katanya.

Menanggapi usulan sejumlah anggota Komisi II DPRD Batam itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Batam Rukun Mulyadi mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran untuk 168 THL dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 karena sesuai kebutuhan. Honorer tersebut, kata dia, akan digaji sesuai dengan Standar Harga Barang (SHB) Pemko Batam sebesar Rp2,9 juta per bulan.

“Pembagian tugas disesuaikan dengan penempatan. Ada yang di bagian administrasi, pengamanan dalam (pamdal) dan kebersihan,” katanya.

Pemko Batam memiliki tenaga honorer yang lebih banyak dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya. Agustus lalu misalnya, ada 5.623 PNS di lingkungan Pemko Batam. Sekitar 3.000 lebih merupakan guru honor, sisanya adalah tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di masing-masing dinas, termasuk di DPRD Batam.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahkan pernah turun langsung memberi pengarahan kepada para honorer DPRD Batam karena banyak yang tak masuk kerja. Rudi berpesan agar para honorer bekerja dengan baik karena membawa nama pemerintah. Saat itu, ada 43 honorer yang tidak hadir dalam apel awal bulan di Dataran Engku Putri, Senin (4/9).

“Sekarang ini cari kerja susah. Karena sudah punya pekerjaan, bekerjalah dengan baik,” kata Rudi.

Persoalan honorer juga pernah disorot Ribuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota diminta memangkas jumlah honorer di lingkungannya masing-masing karena banyak yang mubazir dan untuk meringankan beban APBD.

Selama ini, jumlah honorer dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap terlalu banyak dan tak tepat. Di DPRD Batam misalnya, banyak honorer yang dipekerjakan bukan karena kualifikasinya, tapi karena dibawa masing-masing anggota DPRD.

iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com