SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Retribusi Labuh Jangkar Ditarget Rp60 Miliar

  • Reporter:
  • Kamis, 6 Desember 2018 | 09:06
  • Dibaca : 65 kali
Retribusi Labuh Jangkar Ditarget Rp60 Miliar
Warga menggunakan pompong saat melintas di dekat deretan kapal yang sedang labuh jangkar di perairan Batam, belum lama ini. /ARRAZY ADITYA

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ditarget mampu mengumpulkan pendapatan daerah dari sektor labuh jangkar sebesar Rp60 miliar. Hal itu sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Anggota DPRD Kepri Joko Nugroho meminta terkait labuh jangkar yang sudah disepakati dapat terrealisasi. “Fraksi demokrat plus meminta agar Pemprov Kepri segera menerbitkan Pergub sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut,” kata dia, belum lama ini.

Adapun DPRD dan Pemprov Kepri telah mengesahkan APBD 2019 sebesar Rp 3,659 triliun. Struktur rancangan APBD terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp3,629,564,170,992. Belanja sebesa Rp3,659,564,170,992. dan pembiayaan SILPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.000.000.000.

“Dari anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung Rp1.824.426.026.068, anggaran belanja langsung Rp1.835.138.144.924. Sehingga, total anggaran belanja daerah Pemprov Kepri sebeaar Rp3.659.564.170.992,” kata Juru Bicara Pansus DPRD Kepri Iskandarsyah.

Sedangkan menurut Iskandarsyah untuk anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tahun anggaran 2019, sebagaimana telah ditetapkan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pada R-APBD 2019, sebesar Rp1.835.138.144.924.

Selain itu untuk Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang telah dibahas dan disepakati di tingkat komisi-komisi, serta telah disinkronisasikan disepakati bersama dalam rapat Banggar DPRD, yaitu untuk, Belanja Pegawai sebesar Rp203.997.060.431.

“Untuk Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.009.546.814.881. Sedangkan Belanja modal sebesar Rp621.594.269.612,” katanya.

Menunggu Disetuji Kemendagri
APBD Kepri 2019 yang sebelumnya telah disahkan, tinggal menunggu dievaluasi dan pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah berharap, evaluasi dan pemeriksaan APBD Kepri 2019 oleh Kemendagri tidak akan ada masalah, sehingga akan segera selesai dan disahkan.

“Kita berharap bulan Desember ini sudah selesai. Sehingga minggu ketiga atau ke empat bulan ini juga sudah bisa melakukan proses pelelangan,” kata Arif di Tanjungpinang, kemarin.

Arif juga berharap, anggaran pusat yang sudah diplotkan dan sudah dimasukan ke dalam APBD Kepri 2019, sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) tidak akan ada perubahan.

Memang tambahnya sistem anggaran pusat itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah setiap waktunya. Namun, perubahan anggaran pusat ke daerah itu lebih cenderung naiknya dibandingkan bila perubahan turun.

“PMK selama ini cenderung naik bila mengalami perubahan. Kita berharap justru akan ada kenaikan dari yang telah kita tetapkan itu,” ujarnya.

Perlu diketahui tambahnya, bahwa angka APBD murni ini merupakan angka prediksi, karena belum pasti dikarenakan bisa berubah-ubah dan untuk angka pastinya akan diketahui saat APBD Perubahan.

Bila nantinya ada perubahan anggaran dari pusat, dirinya menyakini tidak akan menyebabkan defisit. Sebab, angka itu audah dihitung dengan matang dan dalam menetapkannya sesuai nilai angka terendah.

“Bila ada perubahan dan jumlahnya tidak terlalu rendah, maka mudah-mudahan nantinya tidak akan terjadi defisit. Memang untuk saat ini belum bisa dipastikan apakah defisit atau tidaknya,” terangnya.

Mantan Sekda Karimun ini juga menerangkan, bahwa Pemprov Kepri tidak hanya mengurusi APBD Provinsi Kepri semata, tapi membantu melakukan evaluasi APBD TA 2019 Kabupaten/Kota.

Yang melakukan evaluasi dan pemeriksaan APBD Kabupaten/Kota ini dilakukan oleh tim tersendiri dan dibantu oleh Asisten III Pemprov Kepri, BPKAD dan tim ini jumlahnya ada 10 orang.

“Untuk melakukan evalusi APBD 2019 Kabupaten/Kota kita libatkan juga TAPD Kabupaten/Kota, sehingga akan sinkron dan bila ada yang harus diperbaiki bisa langsung dibahas dan diselesaikan,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan, APBD 2019 Kabupaten/Kota akan selsai sesuai jadwal, sehingga nantinya bisa langsung bergerak dan bisa melakukan pelelangan untuk penganggaran di 2019.

“Bila sudah disetujui dan disahkan APBD Kabupaten/Kota ini, maka kita akan sama-sama berjalan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan program lainnya tahun 2019 itu,” harapnya lagi.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com