SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Selat Malaka Makin Padat, Batam Harus Lari Kencang

  • Reporter:
  • Senin, 27 Agustus 2018 | 14:26
  • Dibaca : 468 kali
Selat Malaka Makin Padat, Batam Harus Lari Kencang
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar Batam. Foto Teguh Prihatna.

Batam harus bergerak cepat membangun pelabuhan besar jika tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di Selat Malaka. Singapura dan Malaysia sudah seribu langkah di depan, jurus memperkokoh posisi sebagai pemain utama pelabuhan kontainer di Asia Tenggara.

chandra gunawan/romi kurniawan, Batam

Ancang-ancang Malaysia dan Singapura sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir sebagai strategi demi menangkap peluang ekonomi dari trafik kapal angkutan sekaligus layanan kargo di Asia Tenggara. Lalu lintas kargo di Asia Tenggara diprediksi terus menanjak dalam 10 tahun ke depan dan paling sibuk di dunia.

Berdasarkan data yang diungkap Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di forum ABUPI pekan kemarin, trafik kapal dan jumlah kargo di Selat Malaka pada 2030 diperkirakan menyentuh di atas 100 juta TEUs.

Gambaran yang diungkap Lukita tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian International Transport Forum (ITF) dalam Transport Outloook 2017. ITF memproyeksi trafik kargo di Asia Tenggara mencapai 143 juta TEUs per tahun pada 2030 atau peningkatan terbesar dari seluruh total trafik kargo di dunia, disusul China 94 juta TEUs. Sementara total trafik di Asia Tenggara pada 2013 tercatat 88 juta TEUs dengan kapasitas maksimal pelabuhan 124 juta TEUs.

Melihat peluang itu, Lukita menyatakan pemerintah diharapkan segera bersiap membangun pelabuhan besar di Batam supaya momentum 2030 tidak terlewatkan. Dia yakin Batam masih punya waktu membangun pelabuhan baru meski butuh waktu yang lama. Menurut Lukita pembangunan pelabuhan besar membutuhkan waktu rata-rata tiga tahun.

“Sampai sekarang pelabuhan besar itu belum dibangun, tiga kali direncanakan gagal terus. Batam hanya punya Batuampar yang kapasitas sekarang hanya 500 ribu TEUs, sementara tetangga sudah 20 juta TEUs,” ungkap Lukita dalam forum ABUPI di Hotel Planet Holiday, Batuampar, pekan kemarin.

Keresahan Lukita juga melihat kondisi sekarang. Data trafik di Selat Malaka terkini menunjukkan lebih dari 60 ribu kapal angkutan kargo setiap hari. Kapal itu memenuhi pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Sedangkan Batam diperkirakan hanya menikmati 5 persen hingga 10 persen trafik kargo tersebut atau setara 6.000 TEUs paling banyak.
“Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dan harus dievaluasi,” sambung Lukita.

Lukita menilai penyebab minimnya trafik kargo masuk Batam juga disebabkan rute perdagangan laut yang tidak menguntungkan Indonesia. Kapal niaga ekspor asal Indonesia banyak yang masuk ke Singapura atau Malaysia, baru dibawa ke negara tujuan dan sebaliknya juga untuk kegiatan impor.

Muara rute perdagangan itu juga mengarah ke belum adanya pelabuhan besar di perbatasan Indonesia terutama di Kepri yang berbatasan dengan lalu lintas perdagangan dunia tersibuk.

“Kalau ada pelabuhan transhipment, maka perkapalan domestik akan berkembang pesat. (Pelabuhan) hub dan feeder juga bisa tumbuh besar. Ini perjuangan yang harus kita lakukan, harus diwujudkan adanya pelabuhan besar,“ papar mantan Sekretaris Kemenko Perekonomian itu.

Dia menambahkan BP Batam sudah bersiap mengembangkan Pelabuhan Petikemas Batuampar dengan menambah kapasitas menjadi tiga kali lipat atau setara 1,5 juta TEUs. Termasuk juga menggandeng PT Pelindo I untuk memodernisasi Batuampar. Batuampar era modern ini dijadwalkan siap akhir 2018.

Di sisi lain Lukita terus mendorong pemerintah pusat mau membangun pelabuhan besar di Batam mengingat Batuampar tidak akan mampu sendirian menangkap pertumbuhan trafik kargo dalam 10 tahun ke depan. “Makanya, negara lain telah meningkatkan kapasitas pelabuhannya,” ujar Lukita.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan Kepri paling ideal dijadikan titik pelabuhan hub perdagangan internasional bagi Indonesia. Lokasinya sangat strategis, karena berada di jalur pelayaran tersibuk di Selat Malaka dan berhadap-hadapan langsung dengan Singapura. “Pelabuhan di Jakarta lebih cocok jadi hub domestik. Tapi kalau bicara paling cocok jadi hub internasional, Kepri tepatnya Batam yang paling cocok,” ujar dia di Batam pekan kemarin.

Dia meminta pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagi Batam guna mempersiapkan pelabuhan yang benar-benar memenuhi syarat untuk dijadikan hub internasional. Agar kargo yang tadinya berhenti di Singapura bisa diangkut di Batam.

“Berkali-kali ingin membangun pelabuhan yang besar di Kepri, tapi akhirnya tak tertata. Sekarang kita berharap pelabuhan itu bisa terbangun sesuai cita-cita kita,” jelasnya.

Dia percaya, perusahaan shipping internasional akan mulai melirik jika Kepri telah memiliki pelabuhan yang memadai sebagai hub internasional. Perusahaan pelayaran yang selama ini hanya punya pilihan di Singapura dan Malaysia akan punya pilihan baru untuk dikembangkan.

Sejauh ini beberapa perusahaan pelayaran raksasa telah beroperasi di Singapura dan Malaysia. Seperti perusahaan asal Denmark Maersk Line yang telah menjadikan Port Kang Malaysia menjadi hub. Maerks Line adalah perusahaan shipping terbesar di dunia.

Carmelita menambahkan jika Kepri punya pelabuhan yang representatif, hal serupa bisa juga terjadi di Kepri. “Perusahaan pelayaran internasional yang besar-besar akan punya pilihan untuk menentukan hubnya mereka. Kita akan lihat lagi, apakah China atau mana yang akan menjadikan Indonesia sebagai hub mereka,” paparnya.

Hanya saja dia mengingatkan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun pelabuhan harus disertai dengan kajian yang lebih jelas. Termasuk mengenai kebutuhan di sekitar kawasan. Jangan sampai pembangunan pelabuhan tidak membawa dampak ekonomis yang diharapkan.

“Kalau sembarangan membangun, dikhawatirkan tak berguna karena kebutuhan yang tak memadai,” papar dia.

Mitra Shipping

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam Suyono Saputra menilai tantangan selain membangun pelabuhan transhipment adalah mencari perusahaan shipping kargo yang mau menancapkan kakinya di Batam. Pasalnya, nyaris semua perusahaan shipping global memilih Singapura dan Malaysia sebagai hub di Selat Malaka.

“Satu satunya opsi jika Batam ingin tampil sebagai penantang PSA dan Tanjungpelepas, maka harus melobi shipping line dari China agar mau bermitra. Bangun pelabuhan besar itu gampang, mencari kapal dan pemilik kontainer yang susah,” ungkap Suyono.

Dia juga melihat dalam lima tahun ke depan trafik kapal niaga di Selat Malaka akan makin padat seiring makin membaiknya ekonomi dunia terutama perdagangan China yang menguasai arus kontainer global.

Potensi itu direspon oleh Singapura dan Malaysia dengan meningkatkan kapasitas pelabuhan. Port of Singapore Authority (PSA), lanjut Suyono, memindahkan terminal utamanya ke Mega Pelabuhan Tuas dengan kapasitas 70 juta TEUs per tahun dan pelabuhan canggih atau full smart port.

Praktis, jika Indonesia ingin bersiap mengikuti pertumbuhan kargo di Asia Tenggara dengan menjadi hub, maka pemerintah harus meningkatkan kapasitas sekaligus modernisasi Batuampar atau membangun pelabuhan baru. Dengan begitu, kapal shipping dari dan ke Indonesia tidak lagi mampir ke Singapura.

Selain itu, keberadaan Pelabuhan Transhipment di Batam juga tidak harus mempertimbangkan pertumbuhan produksi industri, sebab 70 persen kontainer di Singapura dan Malaysia adalah barang transhipment, 30 persennya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sejauh ini, pilihannya ada di Pelabuhan Kuala Tanjung Medan atau proyek Pelauhan Tanjungsauh Batam. Suyono mengatakan Indonesia sudah harus membangun Gateway Port yang menjadi pintu gerbang kontainer. Hanya saja, kondisi Kuala Tanjung sekarang dinilai sulit berkompetisi langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sedangkan Tanjungsauh masih butuh proses dalam pembangunan, butuh investasi besar dan teknologi.

Suyono kemudian menyatakan BP Batam tidak bisa sendiri memaksimalkan pelabuhan sehingga perlu campur tangan pemerintah pusat dalam merumuskan rencana induk pengembangan pelabuhan kontainer yang terintegrasi di Batam. “Jika memang pusat ingin Batam maju. Kalau tidak, ya syukuri saja kondisi saat ini, tidak usah neko-neko,” ujar dia.

Ketua Pusat Kajian Regional Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan mengatakan Batam sudah harus mempersiapkan pelabuhan di Tanjungsauh dengan catatan adanya dukungan pemerintah pusat. Termasuk juga keharusan modernisasi pelabuhan kontainer eksisting agar dilirik perusahaan shipping. “Untuk mengejar kapasitas Malaysia dan Singapura hampir mustahil jika hanya mengandalkan kemampuan BP Batam. Perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat, yang penting perlu ada political will. Karena Malaysia dan Singapura juga disupport habis-habisan dari pemerintahnya,” kata Bambang.

Dia menambahkan Batam juga perlu menentukan posisi yang tepat di Selat Malaka dengan cara membangun sistem logistik yang didukung multimoda transportasi yg terintegrasi, sehingga pelabuhan tidak harus berdiri sendiri salah satunya arus barang logistik lewat Bandar Udara. “Jadi ada differensiasi. Jika BP Batam berencana mengembangkan aerocity di daerah bandara Hang Nadim sangat strategis, tinggal infratruktur yang menghubungkan pelabuhan laut dan bandara yang perlu diperkuat di Batam,” ungkap Bambang.

Singapura dan Malaysia Bersiap

Batam harus memaksimalkan kapasitas pelabuhan yang ada demi menangkap peluang trafik kargo di Selat Malaka setelah proyek pelabuhan Malaysia berpotensi batal.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menungkapkan ada beberapa proyek pelabuhan di Malaysia yang dibatalkan termasuk pembangunan pelabuhan dengan China di Kuantan. Selain itu, proyek ambisius Terusan Kra yang tampaknya batal juga menjadi peluang di Selat Malaka.

“Di sisi barat (dibangun pelabuhan), juga akan dibangun kereta api dari barat ke timur. Ini dibatalkan. Jadi ini kesempatan kita membangun, agar peluang besar melalui Selat Malaka bisa kita manfaatkan,” ujar Lukita.

Proyek yang dimaksud Lukita adalah keinginan Malaysia membangun pelabuhan raksasa di Pulau Carey di sebelah Port Klang yang senilai USD31,8 miliar. Termasuk juga membangun beberapa pelabuhan deep water port di sana. Proyek ini dinamai Melaka Gateway Project. Sementara proyek kereta api yang membentang dari pelabuhan barat ke pelabuhan timur dinamai East Coast Rail Link (ECRL).

Proyek terpadu ini disebut-sebut sebagai rute perdagangan alternatif yang bisa menangani potensi 53 juta ton kargo sekaligus diproyeksikan melewati trafik di Singapura pada 2030.

Meski proyek tersebut belum pasti, Malaysia sudah bersiap menghadapi pertumbuhan trafik kargo di dua pelabuhan utama. Port Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor Baru, dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai saingan terdekat Singapura dalam melayani volume transhipment di Asia Tenggara. Kapasitas Port Klang dan Pelepas terus ditambah hingga mampu menguasai 39 persen layanan kargo di Asia Tenggara. “Negara lain telah meningkatkan kapasitas pelabuhannya,” ujar Lukita.

Sementara Singapura tengah membangun pelabuhan baru yang digadang-gadang generasi baru era pelabuhan, Mega Pelabuhan Tuas. PSA memindahkan terminalnya dari Pelabuhan Pasir Panjang ke Pelabuhan Tuas yang berada di barat daya Singapura.

Pelabuhan Tuas akan menjadi pelabuhan utama Singapura. Tidak hanya berkapasitas masif hingga 65 juta TEUs, tapi juga didesain serba canggih, layanan digital dan mampu disandari kapal angkutan era baru, Mega Vessel, yang berkapasitas 20.000 TEUs sekali angkut. Hingga akhir 2017, Mega Pelabuhan Tuas sudah separuh jalan, fase pertama sudah rampung.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com