SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tak Bayar Gaji Sesuai UMK, Perusahan Kena Sanksi Pidana

  • Reporter:
  • Rabu, 3 Mei 2017 | 13:24
  • Dibaca : 794 kali
Tak Bayar Gaji Sesuai UMK, Perusahan Kena Sanksi Pidana
ilustrasi

BATAM KOTA – DPRD meminta Pemko Batam melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menindak tegas perusahaan yang mengabaikan pemberian gaji kepada pekerja sesuai Upah Minimum Kota (UMK) 2017 sebesar Rp3.241.126.

“Masih banyak informasi perusahaan tidak memberikan gaji sesuai dengan upah yang ditetapkan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman di DPRD Kota Batam, Selasa (2/5).

Menurut dia, pemerintah daerah melakukan pengawasan secara rutin. Sehingga bisa diketahui perusahaan mana yang sudah menerapkan UMK dan yang belum. Jangan menunggu aduan dari para buruh. “Tak perlu menunggu aduan dari pekerja. Harus ada jaminan bahwa ini berjalan sesuai dengan peraturan,” ujarnya.

Meski sudah menaikkan upah, tapi jika tak sesuai dengan UMK, maka perusahaan tetap akan diancam dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Berdasarkan aturan itu, maka perusahaan memang bisa dipidanakan jika tidak menggaji pekerjanya sesuai dengan UMK,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Rudi Sakyakirti menyatakan, pihaknya belum menerima pengaduan mengenai perusahaan yang tidak membayar pekerja sesuai UMK. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan menaati aturan mengenai besaran upah yang harus dibayarkan pada karyawan setiap bulan. “Yang mengajukan penangguhan atau pembayaran sesuai kesepakatan dengan buruh di bawah UMK juga belum ada,” kata Rudi.

Untuk mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMK, sambungnya, perusahaan harus memenuhi sejumlah syarat. Antara lain adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan serta menyertakan audit internal perusahaan yang menyatakan ketidakmampuan finansial perusahaan. “Bila mengantongi syarat itu, perusahaan baru bisa mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja untuk ditelaah kembali,” ujarnya.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam. “Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin, tetapi memang belum ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha,” katanya.

Di beberapa sektor, seperti perbankan, sudah ada kesepakatan. Namun dari pihak buruh minta ada beberapa aturan direvisi sehingga hingga saat ini belum ditetapkan.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com