SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tujuh OPD Kepri Jadi Sorotan BPK, Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis

  • Reporter:
  • Kamis, 28 Juni 2018 | 11:03
  • Dibaca : 217 kali
Tujuh OPD Kepri Jadi Sorotan BPK, Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis
ilustrasi

PINANG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggunguawaban laporan keuangan APBD 2017 Kepri mengkritisi sejumlah kepala dinas (Kadis) yang dianggap tidak becus bekerja.

“Kami selaku Pansus LHP BPK meminta kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengevalausi kadis yang tidak becus bekerja dengan banyak meninggalkan permaslahan dan menjadi temuan BPK yang akan menghambat pemerintaan Kepri,” kata Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kepri Ruslan Kasbulatov saat membacakan laporan akhir pada rapat paripurna di DPRD Kepri di Dompak, Senin (25/6/2018).

Menurtnya ada tujuh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang menjadi sorotan BPK atas laporan keuangan APBD 2017 yang banyak masalah dan ini harus menjadi perhatian gubernur untuk mengevaluasinnya.

“Kadis pendidikan, kadis PUPR, kadis perhubungan, kadis kesehatan, kadis ESDM, biro umum dan kadis lainnya yang masih di bawah standar kerja yang baik,” tegasnya.

Ruslan menyebutkan terkait kinerja Kadis Pendidikanm Kepri ditemuakan adanya permasalahan beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan. Selain itu ada temuan lain terkait kegiatan yang dianggap laporannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dinas lainnya yakni Dinas Perhubungan Kepri, dimana pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah di Kepri tidak selesai dengan baik, dan juga menjadi temuan BPK.

“Ada juga temuan BPK di Dinas Kesehtan Kepri sejumlah kegiatan dan angaran yang tidak sesuai. Selain itu sejumlah Dinas yang tidak jadi melaksanakan kegiatan, tetapi terlambat mengembalikan anggarannya ke kas daerah,” tegasnya.

Untuk itu tambahnya, Pansus LHP BPK DPRD Kepri memberikan masukan dan meminta kepada gubernur untuk mengevaluasi secara mendetil. Sebab, ada juga temuan BPK atas dinas tertentu yang permaslahannya sama setiap tahunnya.

“Kan aneh setiap tahun masalahanya sama dan dilakukan oleh dinas yang sama pula. Dimana Pansus memanggil Kadis yang bersangkutan dan jawabanya mengaku baru menjabat, ini kan konyol namanya yang justru membebani gubernur,” ujarnya.

Menanggapi hal ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, apa yang menjadi catatan dan masukan juga segala permaslahan di setiap dinas atas laporan BPK dan ditindaklanjuti Pansus DPRD Kepri akan menjadi masukan yang berharga.

“Kita akan melakukan apa yang menjadi rekomendasi dari pansus untuk mengevalusi terhadap kinerja kadis yang dianggap belum menjalankan tugas dengan baik,” katanya.

Masukan Pansus atas kinerja kadis ini juga bagus untuk ke depanya agar tidak timbul masalah di pemerintahnnya. Tentunya apa yang menjadi rekomendasi dan saran dari Pansus akan dilaksanakan demi kebaikan bersama.

“Evaluasi terhadap kepala dinas tentunya akan dilakukan, bahkan saya juga setiap Senin, selalu menggelar rapat OPD selain ingin mengetahui progres pekerjaan yang dilakuakan sekaligus melakukan evalusi kepada kadis tersebut. Apa yang menjadi temuan BPK akan diselesaikan, jangan sampai menjadi permaslahan hukum,” harapnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com