SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tunggakan Pajak Kendaraan Dipotong 50 Persen

  • Reporter:
  • Kamis, 3 Mei 2018 | 08:16
  • Dibaca : 302 kali
Tunggakan Pajak Kendaraan Dipotong 50 Persen
ilustrasi

BATAM – Pemprov Kepri memberikan keringanan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Tunggakan pajak dipotong 50 persen, sedangkan denda keterlambatan dihapus. Masyarakat antusias dan berbondong-bondong mendatangi Samsat.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) gencar mensosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2018, tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua serta penghapusan sanksi administrasi itu.

Dalam Pergub tersebut, pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB lebih dari satu tahun ke atas, mendapat pengurangan sebesar 50 persen saat membayar pokok PKB. Kemudian, bebas biaya dan sanksi administrasi bagi masyarakat yang ingin BBNKB kedua dan bebas denda keterlambatan pembayaran PKB satu tahun ke atas.

“Tujuan program ini memperbaiki data base, karena potensi PKB kita yang sekarang ini belum riil. Sebab, data BP2RD kloning dari data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Riau, karena dulu Kepri masih bergabung dengan provinsi induk,” ujar Plt Kepala BP2RD Kepri Muhammad Hasbi kepada wartawan di kantor BP2RD Pemprov Kepri di Batam, Rabu (2/5/2018).

Potensi PKB Pemprov Kepri di atas kertas, kata Hasbi, memang besar. Namun, secara riil tidak seperti itu. Karena ada kendaraan yang sudah mutasi ke luar daerah Kepri, ada yang hilang, ada yang rusak tak dipakai lagi, dan lainnya. Disebutkannya, jumlah kendaraan di Kepri mencapai 1.125.000 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 47 persen yang membayar PKB dan sisanya 53 persen tak bayar pajak.

“Kami tak tahu kenapa lebih banyak yang tak bayar PKB. Kami berharap melalui program ini, masyarakat memanfaatkan momentum membayar PKB yang telat di atas satu tahun, pokok PKB dikurangi 50 persen dan denda keterlambatan dihapus. Sedangkan BBNKB kedua bebas biaya,” jelas Hasbi.

Manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program ini, kata Hasbi, kendaraannya jadi legal secara hukum dan bisa diagunkan ke lembaga keuangan atau dijual. Sedangkan bagi BP2RD, kata Hasbi, pihaknya akan mendapatkan data riil potensi PKB. “Melalui program ini juga, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Sebab, kita tahu transfer dana bagi hasil (DBH) pusat ke daerah juga berkurang, sesuai kondisi keuangan negara. Di satu sisi, daerah dituntut mencari potensi-potensi meningkatkan PAD, ini salah satu caranya,” terang Hasbi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com