SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Wali Kota Ex-Officio Kepala BP, Komisi II DPR Kembali Tak Setuju

  • Reporter:
  • Selasa, 14 Mei 2019 | 11:43
  • Dibaca : 144 kali
Wali Kota Ex-Officio Kepala BP, Komisi II DPR Kembali Tak Setuju
Kantor BP Batam. /AGUNG DEDI LAZUARDI

JAKARTA – Komisi II DPR RI terus menunjukkan sikap tak setuju jika pemerintah pusat menetapkan Wali Kota Batam menjadi ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Seperti saat rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Januari 2019 silam, dalam rapat dengan Ombusdman RI dan Kadin Batam, Senin (13/5), komisi tersebut kembali meminta Presiden membatalkannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam, karena berpotensi terjadinya mal adminisitrasi. Selanjutnya pemerintah didorong untuk membuat peraturan pemerintah (PP) mengenai hubungan kerja Pemko dan BP Batam.

“Supaya dapat diatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koodinasi Pemko dan BP Batam. Sesuai amanah Undang-Undang 53/1999 junto Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Herman di Gedung DPR, Senin (13/5).

Pihaknya juga meminta Ombudsman untuk menindaklanjuti keputusan rapat tersebut, agar segera mengirimkan surat kepada Presiden terkait hasil kajian penyelesaian masalah Batam. Kemudian bersamaan dengan itu DPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk juga membatalkan rencana ex officio tersebut. Selain itu juga DPR akan membentuk pansus penyelesaian masalah Batam.

“Karena itu Komisi II meminta kepada pemerintah untuk menangguhkan pembahasan RPP terkait perubahan kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Herman meminta kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undagan Kementerian Hukum dan Ham untuk cermat dalam menyikapi hal ini. Dalam harmonisasi sebuah aturan pihaknya meminta agar bisa benar-benar dilihat apakah melanggar aturan lainnya atau tidak. Jangan sampai kata dia, karena dipaksakan dicari kata-kata bahwa aturan yang saat ini sedang diharmonisasi tidak melanggar aturan lainnya yang ada.

Herman menjelaskan persoalan ex officio ini Kepala BP Batam memang bukan sebagai pejabat negara, tapi yang menjadi persoalan bahwa Kepala Daerah yang dalam hal ini Wali Kota dilarang merangkap jabatan lainnya. Sehingga hal ini yang seharusnya juga menjadi perhatian dari Kementerian Hukum dan Ham dalam mengharmonisasikan aturan-aturan yang akan dibentuk.

“Di undang-undang jelas diatur Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, jadi jangan karena ada kepentingan terus dicari dalil-dalilnya seolah dibenarkan,” katanya.

Anggota Komisi II DPR RI, Firman Subagyo mengatakan Ombudsman diharapkan bisa tegas menyampaikan kepada Presiden bahwa ex officio tersebut adalah mal administrasi dan tidak bisa dilanjutkan. Pihaknya sendiri juga melihat banyak konflik kepentingan dibalik keputusan Dewan Kawasan (DK) yang akan menetapkan Wali Kota sebagai Kepala BP Batam secara ex officio.

Firman mengatakan, DPR adalah sebagai lembaga pengawas tentu sudah mejadi tugasnya untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebagai lembaga yang juga mengesahkan undang-undang, maka harus menghentikan jika ada aturan undang-undang yang dijalankan tidak sesuai aturan yang ada. Itu sebabnya kepada pihaknya juga memberikan perhatian seris terdap Batam.

“Saya lama memimpin Baleg. Hukum itu dibuat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Bukan dibuat untuk kelompok tertentu. Kami tahu siapa yang bermain dibalik masalah Batam ini, karena itu kalau ada upaya membelok-belokan undang-undang maka harus kita hentikan,” kata Firman.

Anggota Fraksi Golkar tersebut menilai hal ini akan menjadi preseden buruk jika ex officio terus dilanjutkan. Terlebih lagi saat ini sudah ada konflik berkempanjangan, dan sangat berbahaya. Kemudian pihakya juga menyayangkan sikap Wali Kota Batam yang memobilasi dan memprovokasi masyarakat, tokoh, perangkat RT/RW karena ingin memenuhi hasrat kekuasaan.

“Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala daerah. Saya katakan Batam akan semakin terpuruk jika di pegang oleh Wali Kota. Karena saya juga pengusaha, sudah sekian lama saya mempejuangkan Batam,” katanya.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, mengatakan hasil kajian yang dilakukan pihaknya terkait ex officio tersebut berpotensi memang mal administrasi. Pemerintah seharusnya saat ini membentuk PP yang mengatur hubungan kerja antara Pemko dan BP Batam sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.

“UU tegas menyatakan paling lama satu tahun harus keluar PP yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah kota dan Otorita Batam (BP Batam). Tapi sampai sekarang, sudah 20 tahun belum juga terwujud,” kata Laode.

Berdasarkan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) wajib diterbitkan untuk mengatur kewenangan daerah (Pemko Batam) dalam kawasan khusus. Faktanya PP tersebut hingga kini juga belum ada. Menurut Laode, malaadministrasi itu yang memicu timbulnya isu dualisme kewenangan antara Pemko Batam dengan BP Batam. Padahal sejatinya, kedua lembaga itu memiliki dasar tugas dan aturan yang berbeda-beda.

“Karena berbeda, maka tidak tepat jika dikatakan ada dualisme dalam pengelolaan BP Batam,” katanya.

Laode menegaskan, pemerintah sudab lalai dalam menyusun PP terkait hubungan kerja antara Pemko Batam dengan BP Batam yang telah bergulir selama 20 tahun. Karena itu Ombudsman meminta pemerintah segera melakukan harmonisasi peraturan dengan menerbitkan PP yang mengatur hubungan kerja Pemko dengan BP Batam, serta kewenangan Pemko Batam di dalam daerah khusus.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Ham, Yunan Helmi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi RPP perubahan 46/2007 sebagai landasan ex officio. Namun kendati demikian pihaknya tentu akan menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi DPR terkait hal tersebut.

“Rancanangan itu diperkasai oleh Kemenko Perekonomian pada akhir tahun 2018 lalu. Prosesnya saat ini masih dalam tahap harmonisasi,” katanya.

Rangkap jabatan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam secara kajian normatif menuryt dia tidak bertentangan dengan UU Pemda, karena Kepala BP Batam tidak masuk dalam pejabat negara. Namun, kendati demikian pihaknya memberikan catatan bahwa dalam UU 53/1999 memang seharusnya dibentuk PP hubungan kerja antara keduanya.

“Pengaturan hubungan kerja ini dimaksud untuk menghindari timpang tindih antara Pemko dan BP Batam. Namun sampai saat ini PP tersebut memang belum dibentuk,” katanya.

Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajaguguk mendukung rencana ex officio tersebut dibatalkan, hal ini menurut dia sebagai salah satu bentuk kecintaanya terhadap Batam. Sebab jika dipaksakan kebijakan ex officio berpotensi banyak konflik kepentingan. Sebagai lembaga yang mengurusi soal investasi BP Batam kata dia harus tetap dipimpin oleh profesional.

“Saya bukan pro karywan BP Batam atau menolak Wali Kota. Tapi rencana ini memang harus dihentikan, terlebih lagi saat ini sudah terjadi perang spanduk, dan ada membawa suku-suku, sehingga kita perlu antisipasi agar tidak terjadi konflik horizontal,” kata Jadi.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com