SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Warga Linau Laporkan Dirut PT SSLP

  • Reporter:
  • Kamis, 3 Januari 2019 | 13:07
  • Dibaca : 192 kali
Warga Linau Laporkan Dirut PT SSLP
Warga Desa Linau Kecamatan Lingga Utara melaporkan Direktur Utama PT SSLP Bambang Prayitno ke Polres Lingga dengan tuduhan penggelapan. f jamariken tambunan

LINGGA – Warga Desa Linau Kecamatan Lingga utara Kabupaten Lingga melaporkan Direktur utama PT Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno ke Mapolres Lingga, Senin (31/12) kemarin.

“Laporan kami kemarin, langsung diterima oleh KSPK Polres Lingga dan dibuatkan BAP langsung,” kata Yufik Safita ketua Koperasi Unit Desa Usaha Bersama (KOPUMA), kemarin.

Selain dirinya hadirnya juga mendampingi masyarakat setempat ketua LSM Aliansi Gabungan Masyarakat Sudut Timur (AGMST) Distrawandi dengan Surat tanda penerima laporan (STPL) nomor STPL/22/XII/2018/SPKT-RESLINGGA, tanggal 31 Desember 2018.

Menurut Yufik kasus PT SSLP ini berawal saat Bupati Lingga Daria menerbitkan Surat izin Usaha Perkebunan (SIUP) Nomor 26.a/KPTS/IV/2005 untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Dari izin tersebut, pihak perusahaan malah membuka lahan dan mendirikan pablik pengolahan kayu.

Bahkan Direktur utama perusahaan tersebut, membuat perjanjian kerjasama dengan Ketua KOPUMA tentang kemitraan inti plasma proyek pengembangan usaha budidaya tanaman kelapa sawit seluas 1.000 hektare di Desa Linau yang ditandatangani dihadapan notaris Yondri Darto, SH di batam tanggal 1 Maret 2006.

“Itu dilakukannya untuk meyakinkan kami, dan masyarakat dengan membuat kemitraan salah satunya kesepakatan warga memberi kuasa kepada PT. SSLP,” sebutnya.

Dari perjanjian tersebut warga juga sudah menyetujui dan bertanggung jawab atas angsuran kredit melalui pemotongan setiap bulan oleh perusahaan, dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) selama 7 sampai 10 tahun dan pihak perusahaan bertanggung jawab atas pendanaan pembangunan perkebunan sapai pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pemasaran.

Namun jauh panggang dari api, pabrik tersebut sampai hari ini tidak pernah ada sampai belasan tahun lamanya. Bahkan sertfikat warga sebanyak 400 buah tersebut, ditahan oleh pihak pengusaha dan tidak mau mengembalikan. Padahal dalam perjanjian di Notaris disebutkan, perjanjian tersebut batal dan seluruh biaya akan hangus jika pihak perusahaan tidak membangun perkebunan tersebut.

“Kami sudah beberapa kali melakukan upaya komunikasi dengan pihak perusahaan, tapi selalu tidak membuahkan hasil dan hari ini kami terpaksa menempuh jalur hukum,” katanya.

Sementara, Bupati Lingga Alias Wello meminta kepada PT Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) mengembalikan sertifikat tanah milik warga Desa Linau. Perusahaan tersebut, dianggap telah menipu warga Desa Linau dengan modus menahan sertifikat warga dan menjanjikan akan membuka perkebunan sawit. Namun hingga kini, perkebunan sawit tersebut tak kunjung dibuka.

“Saya mendapatkan laporan dari warga Linau bersama kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat Linau bahwa sertifikat yang sempat ribut tersebut sampai hari ini belum dikembalikan,” kata Bupati Lingga Alias Wello, kemarin.

Berdasarkan beberapa data dan fakta pendukung dilapangan, kata dia, masalah ini bisa saja dilakukan upaya hukum jika pihak perusahaan tidak mau mengembalikan sertifikat milik warga tersebut. Perusahaan ini sudah mengambil sertifikat tanah tersebut, sejak tahun 2005 dan hingga kini, perusahaan tidak kunjung mengembalikan sertifikat tersebut.

“Mereka sudah mendapatkan SIUP seharusnya, sudah bisa membangun kebun untuk masyarakat minimal dua puluh persen dari luas area,” katanya.

Kepala Desa (Kades) Linau, Musdar mengatakan masalah ini pernah dilaporkannya kepada DPRD Kabupaten Lingga, dan DPRD sendiri sudah membentuk Pansus tapi sampai hari ini tidak tahu hasilnya. Sehingga warga setempat langsung menemui pihak pengusaha dan pihak pengusaha menunjukan persil sertifikat tanah asli kepada para warga namun melarang untuk mengambilnya.

Anehnya lagi, lanjutnya, pihak pengusaha meminta tebusan sebesar Rp4 miliar kepada Kades dan masyarakat setempat, jika ingin sertifikat tersebut dikembalikan. Uang tersebut, alasannya sebagai uang ganti rugi kepada pihak pengusaha karena kepengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Seperti diketahui,pada tahun 2008 yang lalu Direktur Utama PT SSLP Bambang Prayitno, pernah menjadi terdakwa perkara perambah hutan lindung di Desa Linau, Kabupaten Lingga. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjungpinang, Rustam, menuntut terdakwa dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 3 bulan kurungan berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f, jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang diketuai Djaroko Imam Widodadi memvonis bebas terdakwa Bambang Prayitno dengan alasan tidak terbukti bersalah karena lahan yang digarap di Desa Linau tersebut memiliki izin dari Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah dan Bupati Lingga, Daria. jamariken tambunan/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com