SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

14 Parpol Serahkan Laporan Dana Kampanye

  • Reporter:
  • Selasa, 25 September 2018 | 13:35
  • Dibaca : 75 kali
14 Parpol Serahkan Laporan Dana Kampanye
Ilustrasi. /Infografis KORAN SINDO

KARIMUN – Sebanyak 14 partai politik peserta Pemilu 2019 menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun hingga batas akhir penyerahan. Selain 14 partai tersebut, dua tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga turut menyerahkan LADK ke KPU, Minggu (23/9).

Adapun parpol yang menyerahkan LADK adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Garuda, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Perindo, dan Berkarya. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia dan PKPI tidak menyerahkan LADK.

Penyerahan LADK ini merupakan bentuk kepatuhan Peserta Pemilu atas kewajiban melaporkan tentang dana kampanye. Selanjutnya, LADK tersebut diverifikasi oleh KPU Kabupaten Karimun dan jika masih terdapat kekurangan, Partai Politik harus melengkapi dimasa perbaikan yang dimulai pada tanggal 24 hingga 27 September 2018.

“Sudah semuanya, namun ada beberapa yang masih belum memenuhi syarat dan kami minta lengkapi sampai batas akhir masa perbaikan LADK,” kata Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko, Senin (24/9) sore.

Dalam penyampaian berkas kepada KPU, pihak parpol harus mengisi form 7 lembaran LDAK. Selain itu juga dari parpol wajib menyertakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) bersama NPWP Partai dan Caleg. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.

“Di sini sering terjadi, parpol sukanya diakhir-akhir waktu menyerahkan LADK. Alhamdulillah, semua sudah masuk berkasnya, apabila tidak parpol tersebut akan menerima konsekuensinya dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu 2019 untuk di kabupaten Karimun,” kata Eko.

Berdasarkan PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye, telah ditentukan dana kampanye pemilu paling banyak Rp2,5 miliar selama masa kampanye untuk pribadi. Sedangkan, untuk kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp25 miliar. “Kalau menyumbang tidak dalam bentuk uang saja, bisa dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, jasa dan sebagainya. Asal sesuai dengan batasan dananya yang ada di aturan,” katanya.

Pengadaan APK

Sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu 2019 jenis spanduk dan baliho harus menampilkan seluruh caleg separtai politik dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil). Hal tersebut bertujuan menyetarakan semua caleg yang ikut menjadi peserta pemilu mendatang.

“APK jenis spanduk dan baliho atas nama parpol atau. Jadi harus ada seluruh gambar caleg dalam satu dapil. Tidak boleh perorangan. Tujuannya membatasi caleg yang logistiknya kuat biar setara dengan yang tidak kuat,” kata Eko.

Ia menjelaskan, mengenai jumlah dan ukuran APK berupa spanduk dan baliho sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan KPU Kabupaten Karimun.

“Dalam aturan itu ada ukuran maksimal. Dan otorotitas KPU daerah memperhatikan esterika dan ruang yang ada di masyarakat. Contohnya kita tidak bisa memasang spanduk yang ukuran tujuh meter karena lebar jalan di Karimun saja tidak sampai segitu. Begitu juga ukuran baliho kita sesuaikan jangan sampai menggangu dan mencelekai orang,” katanya.

Dalam kesepakatan KPU Karimun tersebut, sebanyak lima baliho dan 12 spanduk disediakan oleh KPU untuk masing-masing parpol. Sedangkan yang berasal dari masing-masing parpol sebanyak 10 spanduk dan lima baliho.

“Untuk ukuran baliho 4×5 meter dan spanduk 1,2×6 meter. Nantinya desain APK berasal parpol dan dikonsulatasi ke KPU sebelum ditayangkan ke masyarakat,” katanya. ricky robiansyah

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com