SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dishub Akomodir Usulan Pemilik Toko

  • Reporter:
  • Rabu, 17 Oktober 2018 | 08:35
  • Dibaca : 236 kali
Dishub Akomodir Usulan Pemilik Toko
Pertemuan Dishub Batam, DPRD Batam dan pemilik toko di Kompleks Bumi Indah Nagoya, Selasa (16/10). Hasil pertemuan ini, Dishub berjanji akan mengakomodir usulan pemilik toko untuk mengembalikan arus lalu lintas seperti sebelumnya. f arrazy aditya

LUBUKBAJA – Pemko Batam akhirnya menerima usulan pemilik toko di Kompleks Bumi Indah Nagoya untuk mengembalikan arus lalu lintas seperti sebelumnya. Salah satunya, mengarahkan kendaraan yang hendak keluar dari kawasan tersebut belok ke kiri atau menuju Jodoh.

Nantinya kendaraan yang datang dari arah Hotel Sari Jaya hanya boleh belok ke kiri arah Jodoh di Simpang Martabak HAR, dan tak bisa lagi lurus dan berbelok ke kanan.

Langkah ini diambil Dinas Perhubungan (Dishub) Batam untuk mencari solusi atas keresahan pemilik toko atas keberadaan rambu larangan parkir di kawasan pusat bisnis Nagoya itu. Pemasangan plang larangan parkir ini meresahkan, sebab pemilik toko dan pengunjung tak bisa memarkirkan kendaraan mereka. Imbasnya, omzet pemilik toko ikut berkurang karena pengunjung tak mendapatkan tempat parkir.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Edward Purba mengatakan, pihaknya juga akan kembali memasang pembatas jalan atau road barrier permanen di sepanjang jalan masuk.

“Kalau dulu pembatasnya dari plastik. Kadang ada orang yang tak bertanggung jawab yang menggesernya. Nanti bisa kami buat yang permanen,” ujarnya saat bertemu dengan pemilik toko dan anggota DPRD Batam di Kompleks Bumi Indah Nagoya, Selasa (16/10).

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan dilarang parkir sejauh 50 meter dari lampu merah atau traffic light.

“Itu sesuai aturannya. Sekarang bapak-bapak maunya gimana. Kita coba bicara dengan tidak menggunakan aturan. Karena kalau bicara aturan, saya tak akan ada di sini,” katanya.

Ia juga akan menemui Kepala Dishub Kota Batam Rustam Efendi untuk melaporkan hasil pertemuan tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Apapun permintaan dari semuanya akan disampaikan kepada pimpinan yaitu kepala dinas dan Pak Wali Kota. Karena saya tidak bisa membuat kebijakan di sini,” katanya.

Ketua RT 02 Nagoya Acai mengatakan, sebelum adanya pelebaran jalan di kawasan tersebut, arus lalu lintas kendaraan yang akan masuk dan keluar Kompleks Bumi Indah berjalan lancar dan tidak ada timbul kemacetan seperti sekarang. Setiap kendaraan yang hendak keluar dari Babinsa akan memutar ke kiri dan begitu juga sebaliknya bagi kendaraan yang masuk dari Martabak HAR.

“Pembatas jalan sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kendaraan dari arah sana dan situ bisa mutar-mutar dari mana saja. Sehingga menimbulkan macet karena ketika keluar bentrok dengan kendaraan yang masuk,” kata Acai.

Pemilik toko juga meresahkan keberadaan plang larangan parkir yang dipasang oleh Dishub. Pihaknya tidak tahu harus memarkirkan kendaraannya karena tidak ada lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah. Selama ini, kata dia, pemilik toko bebas parkir di depan toko masing-masing.

“Kami mau parkir di mana lagi. Parkir di tempat orang kena usir,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Batam Lik Khai mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dengan melebarkan jalan. Namun, jangan sampai program tersebut justru mengorbankan masyarakat dan pengusaha. Menurut dia, Dishub Kota Batam bekerja setengah hati dan hanya mencari sensasi saja tanpa memberikan solusi yang terbaik kepada pemilik toko.

“Jangan hanya gara-gara menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah), jangan korbankan semua. Masih banyak juru parkir liar yang tidak bisa menunjukkan identitasnya dan karcis parkir, itu yang seharusnya diurus,” katanya.

Ia manambahkan, Kompleks Bumi Indah merupakan lokasi pertokoan yang sudah ada sekitar 30 tahun yang lalu dan memiliki histori sejarah sebelum hadirnya pemerintahan daerah seperti Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dulu bernama Otorita Batam.

“Harus tahu latar belakang sebelum bertindak. Dan ini bukan jalan protokoler, kalau itu kami setuju,” katanya.

Anggota DPRD Batam Hendra Asman menambahkan, pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah menindaklanjuti surat keberatan dari masyarakat yang disampaikan ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurut dia, kawasan tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena sudah menjadi ikon Kota Batam dan menjadi tempat kunjungan dari wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung.

“Daerah itu sudah menjadi ikon atau legend dari Kota Batam. Niat pemerintah yang mau menerima masukan dari pemilik toko tanpa mengindahkan aturan baku yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura memberikan waktu seminggu untuk berkoordinasi dan menyampaikan permintaan tersebut ke Wali Kota Batam dan Kepala Dishub Kota Batam.

“Kalau seminggu tidak ada juga hasilnya, maka kami akan memanggil Dishub dan pihak terkait lainnya,” kata Nyanyang. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com