SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Awasi Proses Lelang Proyek di Kepri

  • Reporter:
  • Rabu, 17 Mei 2017 | 11:15
  • Dibaca : 534 kali
KPK Awasi Proses Lelang Proyek di Kepri
ilustrasi

PINANG – Pejabat daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati hingga ke tingkat bawahnya, harus tegas dan berkomitmen melawan praktik korupsi. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable.

Pencegahan terhadap praktik korupsi lebih efektif dilakukan melalui pengawasan internal, pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan.

“Seluruh pimpinan harus berani dan tegas, sehingga bawahnya tidak berani melakukan tindakan yang melanggar aturan dan hukum. Jika semua komitmen, pemerintahan akan berjalan baik dan bebas korupsi yang merugikan masyarakat dan negara,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan pada Rakor dan Supervisi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/5).

Basaria menegaskan, KPK akan mengawasi semua proses pelelangan baik proyek pembangunan fisik maupun pengadaan barang dan jasa pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, proses lelang sering menjadi ajang praktik korupsi yang merugikan negara.

“Proses lelang baik dana yang bersumber dari APBD maupun APBN, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” katanya.

Pemerintah pusat telah mendorong agar seluruh pemda untuk menerapkan e-plening, e-bugeting dan e-controling dalam penganggaran proyek dan lainnya. Dengan demikian, seluruh kegiatan pemerintahan dapat diawasi semua pihak termasuk masyarakat dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pengawasan dalam pelaksanaannya.

“Bila ada kekeliruan atau kesalahan, pimpinan dan juga masyarakat bisa mengingatkan. Ini sangat efektif untuk pencegahan korupsi. Daripada naik ke penyelidikan KPK dan penegak hukum lainnya,” kata dia.

Bidang lain yang kerap menjadi ajang korupsi adalah pelayanan satu pintu, pengurusan perizinan dan lainnya. KPK akan mendorong pelayanan satu pintu karena akan memudahkan dunia usaha. Namun, pelayanan tersebut tetap harus dilakukan transparan dengan menempatkan orang-orang yang akuntable. Komunikasi dan koordinasi antar pemerintah provinsi dengan di bawahnya juga harus berjalan, agar tidak menyulitkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama investor asing.

Basaria juga menyorot penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Di sejumlah daerah, dana tersebut banyak diselewengkan sehingga tujuan mulia anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbalik menjadi merugikan. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan ADD ke desa-desa mencapai Rp60 triliun.

“Rata-rata Rp1 miliar tiap desa, itu tidak sedikit. KPK sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pendampingan pemanfaatan ADD tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini pemda belum mampu menyediakan petugas pendamping desa secara menyeluruh. Sementara, masih ada aparatur desa yang belum memahami aturan dan pengelolaan ADD tersebut.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, korupsi adalah praktik kejahatan yang harus dilawan dan dihapuskan terutama di lingkungan pemerintahan, karena merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat.

“Pemberantasan korupsi ini sudah menjadi komitmen bersama. Kita sepakat ingin pemerintahan yang bersih dari segala bentuk praktik korupsi,” tegasnya.

Nurdin ingin segala bentuk praktik korupsi dilawan dan diberantas habis hingga ke akar-akarnya. Beberapa kegiatan dan program di pemerintahan yang rawan korupsi ada dalam perencaanaan dan pengelolaan APBD, termasuk pengadaan barang dan jasa.

“Saya setuju, pengawasan dan pencegahan korupsi paling efektif dilakukan dari dalam. Jika ada indikasi kecurangan atau korupsi bisa langsung diingatkan atau ditindak,” katanya.

Selaku pimpinan daerah, Nurdin berjanji akan berusaha keras agar pemerintahan di Kepri tetap bersih dari prakrtik korupsi. Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terus bersinergi dan berkomitmen melawan praktik-praktik korupsi.

Irjen Kemendagri Sri Wulaningsih meminta rakor dan suvervisi tersebut tidak hanya sekedar seremonial saja. Setiap pemerintahan di daerah harus bekerja dengan baik dan berkomitmen sebagaimana apa yang dikerjakan KPK.

Selain Gubernur Kepri, acara tersebut juga dihadiri Sekda Kepri TS Arif Fadillah, wali kota dan bupati se-Kepri, kepala OPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com