SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ombudsman Awasi Penerimaan CPNS

  • Reporter:
  • Senin, 1 Oktober 2018 | 10:38
  • Dibaca : 319 kali
Ombudsman Awasi Penerimaan CPNS
Peserta penerimaan CPNS mengikuti ujian berbasis CAT di Batam, beberapa waktu lalu. /DOK KORAN SINDO BATAM

BATAM KOTA – Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari mengatakan, pihaknya akan memantau proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di provinsi dan kabupaten/kota se Kepri. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dapat berjalan jujur dan transparan.

Pengawasan dilakukan Ombudsman Kepri untuk menjalankan fungsi lembaga ini sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Kami pantau dan awasi pelaksanaan penerimaan aparatur negara ini,” ujarnya di Batam Centre, Minggu (30/9).

Seperti diketahui, pemerintah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama 15 hari mulai 26 September 2018 sampai 10 Oktober 2018. Panitia Seleksi Nasional hanya menyediakan pendaftaran secara online melalui sscn.bkn.go.id.

Berdasarkan rangkuman KORAN SINDO BATAM, jumlah lowongan penerimaan untuk pemda di Kepri terbuka sebanyak 2.145 formasi. Penerimaan untuk Pemko Batam paling banyak yakni 363 lowongan dan Pemprov Kepri paling sedikit, 192 lowongan.

Ombudsman, kata Lagat, akan memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berada di Gedung Bersama Batam Centre untuk mengetahui konsep dan sistem yang digunakan dalam merekrut CPNS di Kepri.

“Apakah sudah sesuai dengan SOP dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menjelaskan, Ombudsman merasa perlu memastikan unit-unit pengawasan internal di setiap instansi pelaksana penerimaan CPNS bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Adapun proses pengawasan dilakukan mulai dari tahap pendafataran, pelaksanaan ujian hingga pengumuman hasil seleksi.

Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan CPNS yang menjadi perhatian dalam pengawasan Ombudsman yang sering dikeluhkan antara lain persyaratan administrasi yang merupakan instrumen utama dalam serangkaian proses pelaksanaan penyelenggaraan CPNS.

Namun peserta tetap mengeluhkan kesiapan penyelenggara dalam mengakomodir persyaratan administrasi yang diajukan, sehingga tidak sedikit peserta seleksi CPNS merasa dirugikan.

“Persoalan lainnya, penggunaan sistem online dalam proses seleksi CPNS yang tujuannya untuk memudahkan peserta seleksi CPNS, namun pada pelaksanannya banyak mengalami kendala karena server bermasalah sehingga dikeluhkan oleh peserta seleksi CPNS,” katanya.

Pihaknya juga melihat sosialisasi mengenai informasi terkini atau perubahan kebijakan dalam proses seleksi yang dirasa masih minim sehingga banyak peserta merasa tidak tersampaikan, serta unit pengaduan internal yang belum maksimal dalam merespon setiap aduan yang disampaikan.

Selain itu, pihak penyelenggaraan penerimaan CPNS tidak memberikan penjelasan mengenai SOP pengaduan yang bisa diakses peserta seleksi CPNS untuk mengadukan keluhannya dan pelayanan terhadap peserta penyandang disabilitas.

“Sehingga hak sebagai warga negara yang ingin mengabdi pada pemerintah dapat terlayani dengan baik,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com