SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Tolak Pelabuhan Batuampar Dikelola BUMN

  • Reporter:
  • Jumat, 13 Desember 2019 | 14:22
  • Dibaca : 123 kali
Pengusaha Tolak Pelabuhan Batuampar Dikelola BUMN
Ilustrasi DOK SINDO BATAM

BATUAMPAR – Pengusaha Batam menolak rencana Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengalihkan pengelolaan Pelabuhan Batuampar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD. Jika dikelola oleh BUMN akan menimbulkan monopoli yang akan menutup sumber pendapatan pengusaha lokal dan berdampak sosial pada terhentinya bisnis sehingga terjadi PHK secara besar-besaran.

Penyataan sikap itu disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) dan Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA).

Ketua APMBI Batam, Crimson Harry Sitanggang mengakui seluruh asosiasi-asosiasi tersebut sejak awal hingga saat ini telah menjadi pelaku usaha dalam pengelolaan aktivitas di Pelabuhan Batuampar. Ada beberapa pernyataan sikap, di antaranya menolak pengelolaan Pelabuhan Batuampar oleh Konsorsium BUMN.

“Kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini BP Batam memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk memajukan kegiatan kepelabuhanan,” ujarnya, Kamis (12/12).

Selanjutnya mereka meminta pelaku usaha jasa kepelabuhanan dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan kepelabuhanan serta menjaga stabilitas aktivitas perekonomian di Batam.

Ia mengatakan penyataan sikap tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Seperti surat Sekretariat Presiden RI No B.1323 tanggal 3 Juni 2002 terkait Penolakan Pengambilalihan Pelabuhan Laut Batam oleh Pelindo.

“Di mana pada waku itu pemerintah pusat telah mendukung langkah penolakan yang dilakukan oleh para asosiasi kepelabuhanan,” katanya.

Kemudian surat kepada Presiden Jokowi dari asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan Batam yang terdiri dari APBMI, INSA, ALFI, BSOA, nomor: 001/BTM-Asosiasi/X/2019 tentang penolakan para pelaku usaha di Batam untuk penyerahan pengelolaan Pelabuhan Batuampar kepada BUMN.

“Pengelolaan Pelabuhan Batuampar oleh Konsorsium BUMN akan menimbulkan monopoli yang akan menutup sumber pendapatan pengusaha lokal dan akan berdampak sosial pada terhentinya bisnis hingga PHK besar-besaran,” ujarnya.

Crimson menambahkan, karakteristik Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) pada prinsipnya tidak membutuhkan CY (Container Yard) karena barang-barang yang masuk ke Batam tidak memerlukan proses pembayaran bea masuk sehingga bisa secara langsung diantar ke lokasi importir dengan metode truck losing (bongkar langsung).

“Dengan kata lain adanya kegiatan penumpukan di CY terlebih dahulu justru akan menambah ongkos logistik di Batam,” katanya.

Dengan adanya pengelolaan Pelabuhan Batuampar oleh Konsorsium BUMN sebagai single operator akan memberikan kemungkinan terjadinya monopoli tarif yang juga turut menambah ongkos logistik di Batam.

Selanjutnya terjadinya peningkatan ongkos logistik di Batam akan ditanggung oleh pelaku industri hingga masyarakat Batam secara luas pada umumnya. “Untuk itu kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com