SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Siswa Titipan Tak Masuk Database

Siswa Titipan Tak Masuk Database
Suasana Pendaftaran penerimaan siswa baru di SMA 3. Foto Agung Dedi Lazuardi.

SEKUPANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam terus mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Langkah ini dilaksanakan menghadapi PPDB di sekolah reguler pada 3-5 Juli mendatang guna memastikan tak akan ada lagi siswa titipan.

Sebelumnya, Disdik sudah menyiapkan sistem PPDB online untuk empat sekolah unggulan di Batam yang dilaksanakan serentak 5-7 Juni lalu. PPDB di sekolah unggulan harusnya lebih mudah dengan dibukanya pendaftaran secara online. Namun, banyak orangtua tak memanfaatkannya dan memilih antre sejak subuh.

Padahal Disdik Batam telah menyiapkan pendaftaran online di laman http://disdik.batam.go.id atau di https://ppdbbatam.id. Namun banyak orangtua siswa yang lebih memilih mendaftar langsung di sekolah.

Antrean panjang orangtua siswa untuk mendapatkan nomor urut pendaftaran itu terlihat di SMPN 3, SMPN 6, dan SMPN 26 Batam, sebab minat orangtua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah unggulan sangat tinggi. “Kami akan tetap gunakan. Evaluasi akan terus dilakukan untuk penyempurnaan,” kata Kepala Disdik Batam, Muslim Bidin, Rabu (28/6).

Dia menambahkan, pada prinsipnya Disdik juga telah menghapus sistem pendaftaran manual. Namun karena sistem ini sepenuhnya dipahami, sekolah masih menerima berkas pendaftaran secara langsung oleh orangtua. Data calon peserta didik itu kemdudian tetap didaftarkan secara online oleh operator yang disiapkan Disdik Batam.

Setelah data terunggah di sistem online, maka proses seleksi akan dilaksanakan melalui sistem online. Tidak ada lagi proses seleksi manual yang dilakukan. Siswa yang diterima di masing-masing sekolah juga ditentukan oleh sistem online.

Data siswa yang diterima di sekolah tersebut kemudian diunggah secara otomatis di Server Pustekkom. Jika data tersebut sudah terunggah, artinya siswa tersebut sudah sah menjadi peserta didik di sekolah terdaftar.

Proses diharapkan meminimalisir adanya siswa sisipan-sisipan dari pihak tertentu. Bila siswa tidak lulus seleksi kemudian disisipkan, maka data pribadinya tidak akan ditemukan di server Pustekkom. Dengan demikian, siswa tersebut tidak dinyatakan sebagai peserta didik di sekolah tersebut. “Kalau yang sisipan, tak akan terdaftar di database online kami. Karena yang sisipan ini tak terhitung mendaftar,” kata Muslim.

Dibalik keunggulan sistem online, dia sadar bahwa tingkat kepercayaan orangtuan terhadap sistem ini masih minim. Orangtua lebih memilih mendaftarkan anaknya langsung ke sekolah, ketimbang melalui sistem online.

Menurut Muslim, kondisi tersebut kemungkinan besar akan terulang kembali pada PPDB di sekolah reguler. Namun dia menginstruksikan agar nomor antrean per harinya dibatasi hingga 100 saja.

Pembatasan nomor antrean ini dilakukan agar petugas entri data siswa ke sistem online bisa bekerja optimal. Disdik juga akan menambah operator di setiap sekolah. Namun kemampuannya terbatas hanya untuk menginput 100 data setiap harinya. “Harus buka minimal empat konter. Jadi orangtua mendaftarkan anak secara manual, kemudian operator masukan datanya ke sistem online,” jelasnya.

Selain itu, orangtua murid juga diminta bersabar dan mengerti kondisi tersebut. jika tak dapat nomor antre di hari pertama, dia berharap orangtua mengantre di hari berikutnya atau yang lebih baik langsung menggunakan sistem online untuk mendaftarkan anaknya. “Jangan takut menggunakan sistem ini. Kami bekerja sama dengan pihak-pihak profesional utnuk memastikan sistem ini terjamin,” katanya.

Seperti diketahui, sengkarut PPDB di Batam yang terjadi setiap tahun menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya Ombudsman Perwakilan Kepri yang akan mengawasi langsung pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/ 2018.

Tak hanya mengawasi langsung ke sekolah-sekolah saat PPDB, Ombudsman juga membuka pengaduan masyarakat melalui call centre dan SMS pengaduan. “Kenapa di Batam. Daerah ini pertumbuhan penduduk padat serta permasalahan sangat banyak,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Yusron Roni, Kamis (22/6).

Pengawasan ini sebagai bentuk pencegahan terhadap malaadministrasi dalam pelaksanaan PPDB. Dia mengatakan, dalam pelaksanaan PPDB, pihaknya telah melakukan kajian terhadap berbagai potensi terjadinya maladminstrasi. Persyaratan PPDB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/2017. Yusron menambahkan, Ombudsman membuka posko layanan pengaduan terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/2018 melalui call center 137 dan SMS Pengaduan di nomor telepon 0821-3737-3737 dengan format Nama Pelapor*No KTP *Asal Provinsi*Isi Laporan.

Dia mengaku siap menerima aduan dari calon orangtua siswa maupun masyarakat lainnya yang ketika mendaftarkan anaknya maupun mendapat laporan adanya pelanggaran pada PPDB, maka para orangtua siswa dan masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman.

Lembaga tersebut sangat serius menyikapi persoalan PPDB ini. Sebab, adanya laporan masyarakat yang terjadi pada setiap pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, marak kasus memalukan yang mencoret dunia pendidikan pada proses PPDB itu. “Ini berlaku seluruh Indonesia, termasuk di Kota Batam. Kami buka laporan bagi orang tua murid yang merasa dirugikan dari proses PPDB. Apa lagi sampai ada yang namanya jual beli bangku,” katanya.

sarma haratua siregar/iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com