SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Target Penerimaan APBD Berkurang

  • Reporter:
  • Selasa, 16 Juli 2019 | 14:40
  • Dibaca : 96 kali
Target Penerimaan APBD Berkurang
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM KOTA – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan perubahan anggaran tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), terjadi beberapa perubahan anggaran di antaranya terkait dengan target penerimaan APBD tahun 2019.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD Kota Batam tahun anggaran 2019, berpengaruh dalam struktur perubahan anggaran. Di antaranya terjadinya perubahan asumsi dan proyeksi pendapatan daerah, dan alokasi belanja daerah.

“Serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam APBD Kota Batam tahun anggaran 2019,” ujarnya saat menyampaikan rancangan KUA PPAS di Kantor DPRD Batam, Senin (15/7).

Adapun dalam rancangan KUA PPAS pada APBD tahun 2019 tersebut dijelaskannya, bahwa perubahan penerimaan sebesar Rp2,8 triliun menjadi Rp2,6 triliun atau berkurang 6,65 persen. Menurut Rudi juga ada perubahan komponen pendapatan yang menjadi sumber utama pada APBD Kota Batam tahun anggaran 2019.

Di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,3 triliun berubah menjadi Rp1,1 triliun atau berkurang sekitar 11,43 persen. Kemudian dana perimbangan dari Rp1,1 triliun berubah menjadi Rp1,08 triliun atau juga berkurang sekitar 5,68 persen. Selain itu lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami perubahan dari Rp323,6 miliar menjadi Rpp330,1 miliar atau bertambah 1,99 persen.

“Sementara untuk pembiayaan meningkat 118,76 persen. Dari Rp20,3 miliar menjadi Rp44,4 miliar,” katanya.

Dengan terjadinya perubahan penerimaan, maka belanja pada perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang akan diambil Pemko Batam. Di antaranya adalah dengan melakukan evaluasi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dalam hal daya serap.

“Serta identifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, proses pengadaan barang dan jasa serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

Selain itu pihaknya juga aka melakukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan kewenangan Pemko Batam yaitu revisi sasaran dan target atau lokasi, dengan melakukan pergeseran anggaran dan rekening belanja. Kemudian, juga menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi kegiatan dan sub kegiatan serta hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja dalam dan antar SKPD. Rudi menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan pengalokasian dana untuk mengakomodir kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan serta peningkatan kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

“Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk pos-pos dana yang merupakan ketentuan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com