SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tunggakan BPJS Tak Disetor, Manajemen PT KDH Tersangka

  • Reporter:
  • Rabu, 11 September 2019 | 09:08
  • Dibaca : 124 kali
Tunggakan BPJS Tak Disetor, Manajemen PT KDH Tersangka
Para pekerja saat mendatangi Kantor DPRD Karimun terkait persoalan PT KDH, belum lama ini. Para pekerja yang di-PHK bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapat putusan tetap dari pengadilan. /ERNIS HUTABARAT

KARIMUN – Pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri wilayah Kabupaten Karimun menetapkan empat tersangka manajemen PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak disetorkan.

Koordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri Mujarab Mustofa mengatakan, tersangkan IG, MY, SY dan HM sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tapan proses hukum ketenagakerjaan. Perkara ini akan dilanjutkan ke pemberkasan dan selanjutnya dilimpahkan langsung kekejaksaan.

“Langsung kekejaksaan, karena kita memiliki korwas kepolisian. Artinya ini sudah sesuai standar kepolisian karena prosesnya yang kita lakukan bersama pihak kepolisian,” katanya, Selasa (10/9).

Sebelum penetapan tersangka, pihaknya sudah memanggil para saksi. Kemudian melakukan konsultasi pemeriksaan dari ahli pidana, ketenagakerjaan dan BPJS dari Jogyakarta sehingga putuskan menentukan tersangka tersebut dilakukan.

Dikatakan, pihaknya juga telah melakukan gelar perkara terhadap persoalan tersebut dan ke depan akan kembali dilakukan pemanggilan terhadap para manajemen PT KDH. Mujarab juga memastikan bahwa tersangka tersebut telah mengetahuinya.

“Kita sudah surati tersangaka itu secara resmi kemarin (Senin). Jadi kita pastikan mereka sudah tahu. Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut, kasihan para pekerja,” katanya.

Dia memastikan peroalan ketenagakerjaan PT KDH tersebut tidak terlepas dari jeratan pidana. Sekali pun pihak perusahaan menyelesaikan persoalan BPJS, namun persoalan pidana tetap akan berjalan

“Meringankan mungkin ya, jika ada penyelesaiannya. Tapi setahu saya pidanya tetap jalan karena persoalan seperti ini hukumannya delapan tahun,” tegasnya.

Dia berpesan kepada seluruh pengusaha harus profesional dalam melakukan aturan kerja, di mana jika perusahan tersebut harus melakukan PHK akibat kondisi perusahaan yang tidak sehat sebaiknya melakukan PHK sehingga tidak berakibat buruk kepada pekerja.

“Perusahaan jangan memaksa, perusahaan harus ada sikap,” katanya.

Dari data yang dihimpun, para pekerja PT KDH hingga kini terus melakukan upaya agar dapat melakukan pencairan BPJS. Pekerja juga sebelumnya telah berupaya mencari soslusi dengan Bupati Karimun, DPRD dan pihak kepolisian namun tetap belum ada realisasinya. Dengan penetapan tersangka ini dipastikan pencairan ratusan BPJS pekerja akan dapat dilakukan setelah nantinya mendapat putusan tetap dari pengadilan.

ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com