SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

24 Kepala Dinas Dipanggil KPK, Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kepri

  • Reporter:
  • Senin, 19 Agustus 2019 | 19:47
  • Dibaca : 719 kali
24 Kepala Dinas Dipanggil KPK, Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kepri
Nurdin Basirun memakai rompi tahanan KPK.

PINANG – Dugaan gratifikasi Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun menyeret puluhan pejabat Pemprov Kepri. Mereka selama empat hari ke depan dipanggil satu persatu ke kantor KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Informasi pemanggilan saksi sebanyak 24 pejabat dengan jabatan kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah itu diungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri, Nilwan. Dia ikut diseret petugas KPK gara-gara membawa durian ke rumah Dinas Gubenur Kepri nonaktif Nurdin Basirun ketika penggeledahan 10 Juli 2019 lalu.

Sebanyak 24 orang yang menjabat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi gubernur nonaktif Nurdin Basirun.

“Senin ada tujuh kepala OPD yang diperiksa, begitu juga Selasa hingga Kamis,” ujar Nilwanusai Upacara HUT Ke-74 RI di Gedung Daerah Tanjungpinang, Sabtu (17/8).

Dia mengatakan pemeriksaan kepala OPD di Kepri dijadwalkan mulai Senin hingga Kamis pekan depan. Nilwan enggan membeberkan nama-nama kepala dinas yang dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi oleh KPK.

Ia pun tidak mau menduga-duga materi pemeriksaannya itu terkait kasus apa. Nilwan memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian izin prinsip reklamasi.

“Saya diperiksa Kamis pekan depan bersama enam kepala dinas lainnya,” ucapnya.

Nilwan sudah pernah diperiksa KPK karena berada di Gedung Daerah saat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun ditangkap. Padahal saat itu ia hanya ingin membawa durian yang tersimpan dalam kardus.

Nurdin ditangkap KPK di rumah dinasnya di Gedung Daerah Tanjungpinang. “Saya tidak trauma berada di Gedung Daerah, karena saya tidak bersalah. Apa yang dilakukan KPK merupakan momentum bagi masyarakat Kepri untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengaku akan diperiksa KPK pada Selasa pekan depan. Ia pertama kali diperiksa sebagai saksi.

Ia mengaku pernah memberikan uang untuk kegiatan gubernur. Namun uang itu bukan untuk gubernur, melainkan untuk anak-anak kurang mampu. “Apakah ini terkait pemberian uang untuk anak-anak kurang mampu menjelang Idul Fitri atau tidak, saya tidak tahu,” kata pejabat itu.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai ada praktik jual beli jabatan yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Uang miliaran rupiah yang berpencar di rumah dinasnya ditengarai berkaitan dengan perkara suap jabatan.

KPK terus mendalami kasus suap yang menjeratkan Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun. Tak hanya mendalami kasus suap reklamasi di Kawasan Tanjungpiayu, KPK juga mendalami asal usul uang miliaran rupiah yang ditemukan di dalam kamar Nurdin saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu.

Lembaga anti rasuah tersebut menduga uang miliaran rupiah tersebut berasal dari gratifikasi atau uang yang disetor oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). KPK menduga ada setoran rutin dari kepala dinas kepada Nurdin yang masih ditelusuri apakah ada kaitannya dengan pengisian jabatan tinggi di lingkungan Pemprov Kepri atau tidak.

“Karena kalau melihat modusnya memang ada sedikit kemiripan dari beberapa kasus jual beli jabatan di sejumlah daerah yang kami tangani selama ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Batam, Rabu (7/8).

Hasil penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di rumah dinas Nurdin ditemukan uang miliaran dengan rincian Rp3,5 miliar, 33.200 dolar AS, dan 134.711 dolar Singapura. Uang miliaran itu ditemukan tidak dalam satu tempat, melainkan dari tas ransel, kardus, plastik, dan “paper bag” dengan jumlah total 13 yang berada di kamar Nurdin.

KPK masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi berkaitan dengan kasus yang menjerat Nurdin. “Intinya kami masih terus melakukan pendalaman. Sejumlah saksi kami sudah melakukan pemeriksaan. Indikasinya memang ada dugaan gratifikasi NB (Nurdin Basirun) terkait pengisi jabatan tinggi,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gratifikasi yang disangkakan Nurdin memang ada dugaan, di antaranya terkait dengan perizinan dan juga setoran yang diberikan oleh sejumlah OPD. Karena itu pihaknya terus menelusuri setoran yang dilakukan OPD apakah ada berkaitan dengan pengisian jabatan kepala dinas atau hal lainnya.

“Lebih tepatnya kami menelusuri asal uangnya. Karena yang berbahaya itu kalau setoran OPD tersebut berasal dari pungutuan liar pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Febri juga menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi terus dilakukan pihaknya untuk memperkuat bukti-bukti kasus dugaan korupsi di Kepri tersebut. Sampai saat ini setidaknya sudah ada 35 saksi yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya, beberapa sudah diperiksa di Poresta Barelang dan sebagian lagi di gedung KPK.

Selain dari kalangan PNS, KPK juga memanggil sejumlah pengusaha yang terlibat dalam kasus suap Nurdin.

Jumat (9/8/2019), KPK memanggil Johanes Kennedy Aritonang, bos Panbil Group. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memanggil Johannes Kenedy Aritonang.

Sama seperti pada pemanggilan terhadap Kock Meng dan Johannes Kodrat, pemanggilan terhadap Johanes Kennedy merupakan saksi fakta dalam kasus OTT yang melibatkan gubernur Kepri Non Aktif terkait kasus reklamasi di wilayah Tanjungpiayu, Batam, Kepulauan Riau.

“Untuk hari ini hanya saudara Johanes Kennedy, dan kalau tidak ada perubahan kemungkinan Senin depan pemanggilan juga dilakukan kepada Hartono, pengusaha Batam yang melakukan pengembangan kawasan Harbour Bay,” kata Febri Jumat (9/8/2019). ahmad romadi/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com