SINDOBatam

Terbaru Metro+

Hattrick+

Jungkir Balik+

93 Honorer Pemko Batam Sulit Diangkat PNS

93 Honorer Pemko Batam Sulit Diangkat PNS
ilustrasi

BATAM KOTA – Pemko Batam mengangkat 425 calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur Honorer Kategori 2 (K2). Namun, masih ada 93 orang honorer K2 pindahan dari sekolah swasta yang sampai saat ini tak bisa diangkat sebagai PNS.

Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Batam M Syahir mengatakan, 93 orang yang tak bisa dibuat SK-nya. “Belum bisa diproses dari BKN, karena pindahan dari swasta ke negeri,” ujarnya.

Mereka yang diangkat sebagai PNS kemarin, merupakan yang lulus tes CPNS 2013 silam. Selama ini mereka mengabdi sebagai CPNS dan saat ini baru diserahkan SK-nya. “Sekarang mereka sudah bisa dapat gaji full,” kata Syahir.

Selama sebagai CPNS, honorer hanyak menerima 80 persen dari gaji. Karena perlu dilakukan pra jabatan untuk melihat kinerja para CPNS tersebut. “Kalau yang 93 orang lainnya sulit, karena ini K2 jadi yang dari swasta itu agak sulit,” ujarnya.

Kata dia, salah satu persyaratan K2 diangkat sebagai PNS ini merupakan mereka yang mengabdi di instansi pemerintahan. Syahir tak memastikan apakah 93 orang yang belum diangkat tetap dipertahankan atau tidak. “Infonya dibekukan,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Batam mewanti-wanti Pemko Batam agar tidak asal-asalan menerima pegawai honorer. Penerimaan harus sesuai kemampuan sehingga sesuai pekerjaannya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan, DPRD menyambut baik rencana Pemko merekrut tenaga honorer. Namun, dia meminta penerimaan dilakukan secara selektif sesuai jurusannya. “Sekarang masih banyaknya kekurangan tenaga ahli di Pemko Batam. Dengan penambahan nantinya diharapkan bisa memperbaiki kekurangan sebelumnya,” katanya, Sabtu (25/3).

Udin menambahkan, selama ini Pemko tidak selektif dalam merekrut pegawai honorer. Bahkan tidak sedikit asal terima lantaran kedekatan. Ia pun berharap di bawah kepemimpinan Rudi, budaya tersebut tak lagi ada.

Menurut dia, Komisi II DPRD akan mengapresiasi jika langkah tersebut dilakukan wali kota. Pasalnya, saat ini tidak hanya honorer saja, tapi juga PNS banyak yang ditempatkan tidak pada bidangnya. “Ada lulusan Satpol PP ditugaskan ke PU. Ada bidang kesehatan ditugaskan bagian keuangan. Sehingga tidak sinkron. Ini saya kira yang harus dibenahi Pemko,” katanya.

Selain itu, Udin juga meminta agar pemerintah, terutama wali kota mengaktifkan sistem Punish and Reward dikalangan honorer. Pasalnya, dia mengaku sering melihat honorer berkelakuan seperti PNS dikarenakan kedekatan terhadap pejabat berwenang.

Ia mencontohkan seperti halnya di sekretariat dewan (Sekwan), bahkan ada yang tak pernah masuk tapi tetap terima gaji. Hal seperti ini akan berdampak pada honorer yang punya kualifikasi di bidang itu tetap tersisih. “Pemko juga harus hati-hati, jangan sampai kasus Satpol PP terulang lagi,” katanya.

fadhil/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com