SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bawaslu Usut Politik Uang Caleg Batam

  • Reporter:
  • Selasa, 16 April 2019 | 08:37
  • Dibaca : 287 kali
Bawaslu Usut Politik Uang Caleg Batam
ilustrasi

BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam mengusut dugaan politik uang dua calon anggota legislatif (caleg) DPRD Batam dan Kepri. Keduanya diduga menyuruh seseorang membagikan uang agar memilih mereka di Pemilu 2019 ini.

Dua caleg itu berinisial NHP dan AS. Diduga kuat, tim mereka membagi-bagikan uang kepada masyarakat di kawasan Taman Raya, Batam Kota, Minggu (14/4). Jika terbukti, pembagian uang atau politik uang itu merupakan pelanggaran dalam Pemilu 2019 ini.

“Ya benar, kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada dua caleg DPRD Batam yang membagi-bagikan uang di Perumahan Buana Vista Indah, Kecamatan Batam Kota,” kata Komisioner Bawaslu Batam Divisi Hukum, Mangihut Rajagukguk, Senin (15/4).

Mangihut mengatakan, pada Minggu (14/4) sekitar pukul 21.00 WIB, Bawaslu mendapat laporan bahwa ada dua caleg yang membagikan uang di Perumahan Buana Vista Indah, Batam Kota. “Setelah kami cek kesana, kedua caleg ini melarikan diri. Kami hanya mendapati ada amplop yang berisikan uang dan surat suara,” ujarnya.

Mangihut menjelaskan, setelah melakukan investigasi, pihak Bawaslu dan polisi mendapatkan dua nama yang diduga membagikan uang kepada masyarakat agar memilih mereka pada 17 April, besok.

“Kami temukan, ada dijanjikan diberikn uang Rp200 ribu untuk satu suara, jadi Rp400 ribu,” kata Mangihut.

Apalagi, kata Mangihut, pihaknya telah mengantongi barang bukti berupa video rekaman kegiatan bagi-bagi uang dan kartu nama yang dibagikan. Bawaslu juga telah mendapatkan keterangan dari saksi penerima dan warga yang hadir saat kejadian.

Ia bahkan berharap, putusan atas dugaan pelanggaran itu sudah bisa disepakati Selasa (16/4), mengingat dua hari lagi sudah pelaksanaan Pemilu 2019. Mangihut menegaskan, kasus itu tetap dilanjutkan meskipun ketetapan hukum tetap diputuskan sesudah Pemilu 2019 berlangsung, Rabu (17/4).

“Meski pemilu selesai, tapi terbukti bersalah, tetap dicoret. (Yang bersangkutan) tidak ditetapkan sebagai anggota Dewan, kalau sudah ‘incracht’,” kata Mangihut.

Masa tenang, kata Mangihut, sering dijadikan ajang untuk bermain kotor oleh sebagian caleg dengan tidak segan-segan melanggar peraturan Pemilu.

“Buat kita sekarang memang masa tenang, tapi buat mereka mungkin ini masa sibuk,” katanya.

Mangihut menuturkan, masa tenang merupakan salah satu celah bagi sebagian caleg untuk berbuat curang. Karena itu, kata dia, Bawaslu tidak akan memberikan ruang bagi para caleg nakal tersebut.

“Money politic adalah atensi bagi kami, apalagi pada hari pencoblosan akan menjamur serangan fajar tentunya,” ujar Mangihut.

Mangihut meminta semua peserta pemilu untuk mematuhi peraturan yang ada. Ia menjamin Bawaslu tidak akan tebang pilih dalam memproses caleg yang melakukan pelanggaran.

“Kami akan proses secara hukum pastinya siapapun yang melanggar, karena peraturan dibuat untuk ditaati,” ungkapnya.

NHP Merasa Difitnah
NHP yang dikonfirmasi KORAN SINDO BATAM membantah tuduhan soal bagi-bagi uang itu. Munculnya video yang menyebut dirinya sebagai pemberi uang, ia sebut sebagai fitnah.

NHP mengaku tidak mengenal wanita yang ada di dalam video tersebut. Pihaknya kini sedang mencari sumber dalam video itu dan akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.
“Itu black campaign dan fitnah, saya lagi cari sumbernya,” kata NHP.

Harus Jadi Perhatian Khusus
Pengamat Politik Muhammad Zaenuddin mengatakan politik uang kerap terjadi dalam catatan setiap pemilu di Kota Batam. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kepri itu menilai pesta demokrasi seharusnya dilangsungkan dengan cara-cara bermartabat agar mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat yang amanah.

Bawaslu, lanjut dia, sebagai lembaga pengawas pemilu berperan penting. Bawaslu harus lebih aktif sosialisasi dan terus mengajak seluruh masyarakat menolak politik uang. Walaupun pencegahan politik uang menjadi tanggungjawab bersama.

“Tapi Bawaslu ini memiliki kewenangan mengawasi, sehingga harus pro aktif. Jangan hanya menunggu laporan saja, supaya politik uang ini bisa diminimalisir di Batam,” kata Zaenuddin.

Apalagi Bawaslu sekarang relatif cukup terbantu dengan pengawasan, karena hampir di semua tempat pemungutan suara (TPS) ada personel yang ditempatkan. Laporan sekecil apa pun menurut dia juga harus segera ditindaklanjuti.

“Selain itu, tentunya memang juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri, karena kalau tidak ada respon tentunya money politic ini tidak akan bisa terjadi. Ada aksi karena ada reaksi juga,” katanya.

Maka itu, sebagian masyarakat perlu diberikan edukasi secara terus menerus karena politik uang memberikan dampak negatif. Jika dibiarkan hal ini akan menjadi kebiasan buruk. Sebab yang dilakukan saat ini merupakan inevstasi bangsa untuk ke depan. Masyarakat memiliki tanggungjawab bersama untuk generasi-generasi ke depan.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa memilih caleg yang benar-benar kinerjanya, apakah sudah sesuai yang diharapkan atau tidak. Terlebih lagi bagi calon inkumben, menurut dia sangat mudah untuk menilainya, yakini dengan selama ini duduk di DPRD Batam apakah sudah merealisasikan janjinya untuk kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya.

“Kalau tidak tentunya harus menjadi bahan pertimbangan. Layak untuk dipilih lagi atau tidak. Kinerjanya seperti apa, apakah sudah berkontribusi atau belum? Jadi memang lebih mudah untuk menilai calon-calon inkumben ini,” katanya.

Kemudian untuk calon lainnya, masyarakat bisa melihat rekam jejaknya. Baik itu dari ketokohannya atau juga kemampuannya. Sebab, saat ini juga banyak caleg-caleg yang yang tidak mengetahui tugas dan fungsi DPRD, bahwa legislatif memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda dengan eksekutif. Sehingga hal ini juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemilih.

Dengan sisa waktu yang ada saat ini Bawaslu tentunya diharapkan bisa terus menerus mengimbau kepada masyarakat dan bekerjasama dengan semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2019. Dia yakin tidak semua masyarakat setuju dengan politik uang, karena menurut dia selama ini ia sendiri sering mendapatkan laporan dari masyarakat yang menolak politik uang.

“Saya kira Bawaslu perlu meningkatkan pengawasannya. Dan yang belum saya dengar terkait Call Centre. Seharusnya Bawaslu memiliki Call Centre, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam melaporkan jika ada masalah,” katanya
romi kurniwan/iwan sahputra/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com