SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Benahi Batuampar Butuh Rp6 Triliun

  • Reporter:
  • Sabtu, 22 April 2017 | 18:28
  • Dibaca : 463 kali
Benahi Batuampar Butuh Rp6 Triliun
Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Batuampar. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Pembenahan Pelabuhan Batuampar harus disandingkan dengan pembangunan transportasi menuju kawasan industri. Langkah ini butuh biaya besar, setidaknya mencapai Rp6 triliun.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekarto mengatakan, pelabuhan di Batam merupakan potret Indonesia, karena berada di Selat Malaka yang setiap hari dilintasi kapal dari negara-negara Asia Timur, Eropa, dan Afrika. Peluang itu seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan guna menambah pendapatan devisa negara.

“Tapi kenyataannya kondisi pelabuhan sangat memprihatinkan, fasilitas yang ada sangat-sangat tertinggal jauh. Apalagi jika dibandingkan dengan Singapura,” katanya di Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batuampar, Jumat (21/4).

Menurut Bambang, ada sekitar 100 ribu kapal internasional dengan 85 juta TEUs (twenty-foot equivalent units) setiap tahun melintas di perairan Batam. Namun letak strategis itu belum bisa dimanfaarkan dengan baik oleh BP Batam. Dari jumlah tersebut, Batam hanya bisa meraup sekitar 350 ribu TEUs, berbeda jauh dari Singapura yang bisa sampai 45 juta TEUs dan Malaysia 35 juta TEUs.

Hal ini harus segera diperbaiki dan dibenahi, agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Batam. Karena secara alami, Batam memiliki teluk yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat mengalahkan Singapura dan Malaysia. Pihaknya menilai kurang adanya keseriusan dalam pengelolaan pelabuhan Batuampar selama ini.

“Saya sudah turun ke lapangan, kondisinya bisa dikatakan memang sangat darurat. Pelabuhan besar masa hanya punya crane yang sudah tua dan tidak sesuai standar,” ujarnya.

Bambang mendorong pemerintah pusat untuk segara menyelesaikan permasalahan ini. Sebab pelabuhan sebagai fasilitas yang penting untuk bisa menangkap 90 persen pelayaran dunia yang melintas. Batam tidak hanya internasional, tapi juga domestik sekitar 50 persen dan peluang itu yang menurut dia harus dimanfaatkan.

“Karena itu, kami mendorong supaya crane untuk mengangkat barang itu bisa dibenahi. Supaya kapal-kapal yang bersandar di negara-negara tetangga itu bisa beralih ke Batam,” jelasnya.

Permasalahan lain pelabuhan adalah jalur pelayaran yang mengalami pendangkalan. Namun untuk pendalaman, butuh keseriusan BP Batam dan pemerintah pusat. Pasalnya, Batam memiliki potensi mempunyai pelabuhan terbesar di dunia dan terintegrasi dengan wilayah industri di Batam.

Anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi pelabuhan dan membangun transportasi yang bisa menghubungkan antara pelabuhan dan kawasan industri diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Dengan angka tersebut, pihaknya yakin semua infrastruktur di Batam bisa dibenahi dan meminta BP Batam bisa menjalankannya secara profesional.

“Tujuannya tentu untuk ekonomi Batam bisa tumbuh. Karena kalau tidak serius, kita akan ketinggalan terus,” katanya.

Menurut Politisi Gerindra tersebut, pembenahan harus dimulai dari sekarang. Dia khawatir jika proyek Kra Kanal di perbatasan Thailand dan Malaysia jadi memotong jalur laut, tentu Batam akan kehilangan potensi pendapatan dari jalur tersebut. Itu alasannya DPR RI mendorong Presiden Jokowi untuk membangun pelabuhan prioritas di Batam yang berada di Selat Malaka.

Bambang optimis BP Batam mampu mengelola pelabuhan Batuampar lebih baik lagi. Pembenahan yang dilakukan saat ini dinilai sebagai langkah perbaikan dan memerlukan dorongan semua pihak.

“Saya kira lebih baik (Pelabuhan Batuampar) tetap dikelola BP Batam dibandingkan dengan Pelindo. Setelah dikelola pimpinan baru, saya lihat juga ada pertumbuhan pendapatan di pelabuhan sebesar Rp300 miliar dari sebelumnya Rp120 miliar. Tapi kami dorong agar terus memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Bambang juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian untuk membantu pembenahan yang dilakukan BP Batam. Penyelidikan terkait dugaan kebocoran pendapatan tentu harus diusut tuntas, supaya ke depan bisa lebih baik dan tidak ada lagi upaya kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Staf Khusus Kepala BP Batam Nasrullah mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya melakukan pembenahan di berbagai bidang, termasuk di sektor pelabuhan. Dia tidak membantah bahwa fasilitas yang ada saat ini sangat tertinggal jauh, dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan di Singapura atau Malaysia.

“Kenapa ini bisa terjadi? Itu juga pertanyaan saya ketika pertama kali ditugaskan di Batam. Tapi bagi saya, yang terpenting sekarang ini bagaimana ke depan bisa diperbaiki,” katanya.

Menurut Nasrullah, saat ini yang paling memprihatinkan adalah belum tersedianya crane canggih yang bisa digunakan untuk bongkar muat barang dari kapal. Sebab itu, pihaknya menyambut baik adanya perhatian Komisi VI DPR untuk menggesa pemerintah pusat membantu BP Batam menyelesaikan persoalan ini.

Untuk jangka pendek, BP Batam harus mengoperasikan kembali dermaga utara yang sudah terhenti. Sehingga kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar meningkat.

“Kemungkinan September dermaga utara akan digunakan lagi. Intinya, saat ini BP Batam tengah berupaya melakukan pembenahan yang lebih baik,” ujarnya.

Fokus Perbaikan Pelabuhan
Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Batam, Daniel Burhanuddin mengatakan, Batam sudah tertinggal jauh dari Singapura. Begitu juga dengan pelabuhan Batuampar yang dinilainya tidak akan mungkin bisa bersaing dengan negara tetangga. Kendati demikian, pihaknya menyambut baik jika pemerintah punya niat untuk melakukan pembenahan.

“Jangan bermimpi terlalu jauh untuk mengejar Singapura. Fokus saja untuk berbenah memperbaiki pelabuhan, walaupun seharusnya sudah dilakukan sejak dulu,” katanya.

Menurut Daniel, persoalan di pelabuhan Batuampar saat ini salah satunya adalah keterbatasan lahan untuk perluasan area pelabuhan. Keterbatasan lahan itu terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal dan master plan yang seharusnya. Pembenahan bisa dilakukan jika semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

“Kalau memang benar-benar serius akan melakukan perbaikan, kami menyambut baik. Tapi jangan katanya-katanya terus. Pembenahan pelabuhan saja saya kira tidak cukup kalau pembuat kebijakan tidak konsisten,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com