SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Gubernur Teken UMS Batam 2018

  • Reporter:
  • Sabtu, 23 Juni 2018 | 11:07
  • Dibaca : 608 kali
Gubernur Teken UMS Batam 2018
Buruh yang tergabung dalam FSPMI unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (7/10/2017). /TEGUH PRIHATNA

PINANG – Gubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya menetapkan Upah Minimun Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2018. Dibanding Upah Minimum Kota (UMK) 2018 sebesar Rp3.523.427, UMS tertinggi di sektor galangan kapal naik sebesar Rp88.237.

Penetapan tersebut seiring dengan telah ditekennya Surat Keputusan (SK) Gubernur bernomor 804 Tahun 2018. Sesuai SK tersebut, ada tiga kelompok upah yang disahkan. Secara rinci, besaran upah minimum sektor I Rp3.528.537, sedangkan untuk sektor II menjadi Rp3.533.943 dan untuk sektor III menjadi Rp3.611.664.

Untuk besaran di sektor III (galangan kapal dan lepas pantai) mengalami kenaikan sebesar Rp143.660 pada UMS tahun ini, bila dibandingkan dengan UMS Batam tahun 2017 lalu sebesar Rp3.468.004.

Besaran UMS Kota Batam yang disetujui gubernur sejak 8 Juni lalu tersebut berdasarkan kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Selain itu, UMS tersebut diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu berharap, dengan telah ditetapkannya besaran UMS Kota Batam tahun ini, sehingga semua pihak bisa menerima dengan lapang dada.

“Pak Gubernur, sebelum menetapkan besaran UMS Batan ini, sudah melakukan kajian dan menerima masukan dari semua pihak dan diyakini dengan keputusan ini akan dapat diterima oleh semua pihak, sebab ini yang terbaik bagi semuannya,” katanya di Tanjungpinang, Jumat (22/6/2018).

Tagor juga menyebutkan, bahwa tahapan dan proses penetapan UMS tersebut terdapat banyak persoalan dan permasalahan yang cukup alot, karena pihak pekerja dan pengusaha memliki argumen dan pendirian atas usulan masing-masing.

Dalam menetapkan besaran UMS tersebut, lanjut dia, Pemprov Kepri melalui gubernur berupaya senetral mungkin dan berhati-hari agar tidak merugikan kedua belah pihak. “Saya harap dengan telah dikeluarkan SK penetapan UMS ini, maka dapat mengakhiri yang selama ini timbuk perbedaan terkait UMS ini. Mari sama-sama sinergi agar kedepan lebih baik lagi,” harapnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com