SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Jalan Terjal Ranperda Zonasi Pesisir

  • Reporter:
  • Senin, 3 Desember 2018 | 09:07
  • Dibaca : 107 kali
Jalan Terjal Ranperda Zonasi Pesisir
Nelayan melintas di antara kapal saat labuh jangkar di Perairan Batam, belum lama ini. Pemprov Kepri memiliki wewenang mengelola laut 0-12 mil, diharapkan akan menambah pendapatan daerah, salah satunya dari labuh jangkar. /TEGUH PRIHATNA

PINANG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini tinggal pengesahan oleh DPRD Kepri menghadapi jalan terjal, bahkan terancam batal. Pasalnya masih ada penolakan dari Kota Batam.

Ranperda RZWP3K ini merupakan produk yang akan mengatur tata ruang laut untuk mengatur berbagai aktifitas pembangunan di laut, mulai garis pantai hingga 12 mil laut.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranerda RZWP3K DPRD Kepri Irwansyah mengatakan, penolakan ranperda ini dikarenakan Wali Kota Batam membuat surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) yang isinya pertama menyatkan bahwa, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak menyetujui di wailayah Batam ada pertambangan pasir.

Yang kedua, Pemko Batam menolak dengan adanya pengelolaan laut Batam dijadikan sebagai area labuh jangkar kapal. Dan yang ketiga Pemko Batam juga menolak di wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Itulah tiga alasan yang disampikan Pemko Batam ke KKP atas Ranperda RZWK3P yang saat ini tinggal menunggu pengesahan saja oleh DPRD Kepri. Yang rencananya Jumat (7/12) akan disahkan,” ujarnya di Tanjungpinang, Minggu (2/12).

Ditegaskannya, dengan adanya keberatan Pemko Batam dengan menyurati KKP ini, maka KKP telah mendisposisi agar permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dulu di daerah. Artinya Pemprov Kepri dan Pemko Batam harus menyelesaikan perasalahan ini terlebuh dulu, sebelum disahkannya Ranperda menjadi Perda RZWP3K ini.

Perlu diketahui, bahwa Ranperda RZWP3K ini aturannya berbeda dengan perda-perda lainnya seperti tata ruang yang mana perda itu harus disahkan dulu baru diajukan ke pusat. Sementra perda RZWP3K ini sebelum disahkan dan harus mendapatkan persetujuan subtansi (persub) dari KKP sebelum disahkan oleh DPRD Kepri.

“Jadi dengan adanya surat keberatan ke KKP dari Pemko Batam atas ranperda ini, pihak KKP ini tidak memberikan Persub ini dan meminta agar permasalahan di daerah menyelesaikan terlebih dulu,” terangnya.

Sementara dari satu sisi atas keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan batas akhir untuk pengesahan Ranperda RZWP3K ini harusnya sudah disahkan paling lambat pada akhir November 2018.

Memang sebenarnya sudah terlambat, sehingga ini akan ada konsekuensinya, apabila tidak juga mengesahkan Ranperda ini hingga akhir tahun 2018 ini. Ada dua hal yang harus ditanggung Pemprov Kepri bila tidak disahkan perda ini.

Pertama tambah politisi senior PPP ini yakni Pemprov Kepri tidak akan memperoleh penerimaan PAD dari sektor reklamasi, yang sebenarnya sudah dialokasikan dalam perda tersebut.

“Seharusnya penerimaan PAD dari sektor reklamasi itu diterima Kepri mulai 2019,” ujarnya.

Dan yang kedua jelasnya, apabila tidak disahkan Ranperda tahun ini, maka baru bisa dilakukan pembahasan kembali di tahun APBD Perubahan 2019, sebab di APBD murni tahun 2019 tidak dianggarkan. Dan itu bisa jadi Ranperda RZWP3K ini baru bisa disahkan tahun 2020 nanti.

“Jadi kita ini ruginya berlipat, sebab kita sudah meneglurkan anggaran di APBD 2018 yang cukup besar, tapi perdanya tidak selesai tepat waktu gara-gara adanya keberatan pihak Pemko Batam itu. Anggaran untuk perda ini lumanyan besar juga,” tegasnya.

Selain PAD yang belum bisa masuk dari sektor ini juga merugikan pihak investor, sebab investor ini sudah mengurus semua perizinan dan biaya sudah keluar, tapi pihak investor tidak bisa melakukan reklamisi karena payung hukumnya belum ada.

Salah satunya, ungkpanya, yakni investor yang akan memabangun di Kabupaten Karimun yang akan melakukan reklamasi. Dengan belum adanya perda ini, maka pihak investor tidak bisa mengerjakannya dan tentunya sangat merugikan investor dan juga pemerintahan daerah.

“Rencananya investor Panbil, Pak Kenedy akan menanamkan modalanya di Karimun itu. Namun dengan hal ini maka belum bisa dilakukan. Kita Pansus ini sangat menyayangkan dengan hal ini tentunya, ko bisa terjadi masalah seperti ini,” ujarnya lagi.

Ia juga menambahkan, bahwa dalam pembahasan sebelumnya pihak pemerintah Kepri sudah menyatakan bahwa seluruh persyaratan dan lainnya sudah selesai dikerjakan. Ini artinya ada kesalahan komunikasi antara Pemprov dan pemko Batam.

Padahal setelah munculnya permasaahan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri sudah melaporkan kepada gubernur, dan pada waktu itu gubernur langusng mennghubungi Wali Kota Batam dan menyatakan sudah tidak ada masalah lagi dan Pemko Batam tidak akan membuat surat keberatan ke KKP.

“Kenyataanya Wali Kota Batam Muhammad Rudi, tetap mengajukan surat ke KKP dan menjadi masalah dan Ranperda ini terancam tidak bisa disahkan,” katanya.

Dengan hal ini tambahnya, Pansus Ranperda RZWP3K akan mendatangi KKP untuk berkonsultasi dan menanyakan apakah ranperda ini bisa disahkan walau belum ada persetujuan dari pemerintah daerah.

“Ini langkah terakhir Pansus dalam upaya pengesahan Ranperda ini, sebab perda ini juga merupakan rujukan dan supervisi dari KPK. Sehingga, mungkin pihak KKP bisa memberikan persetujuan atau mengeluarkann Persub tersebut, sehingga Ranperda ini bisa kami sahkan,” tutupnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan Ranperda RZWP3K 2018-2038, sebagai acuan hukum pengelolaan laut dari 0-12 mil laut. Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Isdianto saat menyampaikan Ranperda RZWP3K mengatakan, kedudukan RZWP3K sendir sama dengan fungsi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Jika RTRW mengatur pembangunan di darat, maka RZWP3K mengatur tataruang di laut dan berlaku selama 20 tahun,” katanya dalam rapat paripurna terbuka di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (13/9) lalu.

Perda ini nantinya untuk menjaga wilayah laut Kepri. Dia melanjutkan bahwa RZWP3K ini merupakan amanat UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dan Pemda wajib menyusun RZWP3K.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com