SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Bupati MKP

  • Reporter:
  • Kamis, 3 Mei 2018 | 15:38
  • Dibaca : 83 kali
KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Bupati MKP

MOJOKERTO –Pascapenahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasa (MKP), kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat meminta agar komisi antirasuah ini menuntaskan semua kasus yang dilakukan bupati dua periode tersebut.

Ketua LSM Forum Komunikasi Indonesia Satu (FKI-1) Wiwied Haryono mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan penyidik KPK, mulai dari penyitaan aset hing ga menetapkan MKP sebagai ter sangka. Selamaini, katadia, MKP di kenal sebagai bupati yang kebal terhadap hukum.

Banyak kasus lainnya yang selama ini mandek mesti telah banyak di laporkan ke penegak hukum. Langkah KPK dianggap sebagai langkah maju pemberantasan ko rupsi di Kabupaten Mojokerto. Namun begitu, Wiwied meni lai jika banyak kasus yang musti diselesaikan KPK.

Karena menurutnya, kasus gra tifikasi perizin an tower yang men jadi sandar an KPK untuk menetapkan MKP sebagai tersangka, meru pakan kasus kecil. Banyak kasus lain yang juga harus di ta nga ni KPK. “Kasus gratifikasi to wer itu hanya kasus kecil. Ba nyak kasus rak sasa lain yang juga perlu dibong kar,” kata Wiwied, kemarin.

Ia mencontohkan, dugaan korupsi Bantuan Keuangan Desa (BKD). Bantuankeuanganun tuk proyek fisik yang mencapai ratusan miliar pertahun itu sarat korupsi. Selamaini, takadale lang dalam pengerjaan proyek fisik dari bantuan keuangan ini. Selain itu, prosespemberianda nahibah tersebut juga me nya lahi aturan.

“Proyek fisik dari BKD selalu dimainkan oang-orang dekat bupati. Di sini pasti ada fee dan jual beli proyek,” tandas Wi wied. Selain itu, masifnya proyek pembangunan jalan juga sarat dengan korupsi. Menurutnya, tak asing lagi jika proyek fisik di Kabupaten Mojokerto harus menyisihkan uang untuk bu pa ti melalui orang-orang dekat nya dari kalangan swasta dan broker.

Sementara Pemkab Mo jokerto selama ini meng alo ka si kan anggaran lebih dari separuh dari total APBD untuk pembangunan fisik. “Proyek fisik ada fee 17,5 persen yang harus diba yar. Kalau ditotal, ada ratusan mi liar punglinya,” tegasnya. Wiwied juga mendesak KPK untuk menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU).

Sebelumnya, KPK resmi meng umumkan Bupati Mo jokerto dua periode MKP sebagai tersangka dugaan menerima atau janji dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferesi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4), menyatakan lembaganya telah melakukan penyidikan dalam dua perkara tertanggal 18 April 2018.

Sementara pasca penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap MKP, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Mojokerto mengaku lega. “Banyak ASN yang di-nonjobkan dengan alasan yang tidak jelas,” ujar ASN yang meminta namanya tak disebut.

tritus julan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com