SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perubahan DPCLS Hambat Ranperda RTRW

  • Reporter:
  • Sabtu, 30 November 2019 | 14:15
  • Dibaca : 81 kali
Perubahan DPCLS Hambat Ranperda RTRW
ilustrasi

BATAMKOTA – DPRD Kota Batam menilai ada beberapa persoalan yang menghambat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Batam Jeffry Simanjuntak mengatakan, permasalahan pertama adalah perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DCPLS).

“Hutan yang masuk dalam DPCLS yang memiliki peruntukan sudah keluar PL-nya dan dalam proses pelepasan,” ujarnya di DPRD Batam, Kamis (28/11).

Kemudian permasalahan selanjutnya adalah hutan yang belum diberikan PL dan ruang tetapi tidak masuk dalam DPCLS. Kemudian adanya lahan seluas 1.600 hektare di Pulau Batam yang tidak sesuai peruntukan RTRW.

Dari luas lahan tersebut ada beberapa titik yang telah mendapat hak pengelolaan lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan ada juga yang belum.

“Yang sudah dilepaskan melalui SK Menhut nomor: 272/tahun 2018 itu luasnya mencapai 330 hektare. Sedangkan sisanya lebih kurang seluas 1300 hektare yang masuk dalam SK Menhut nomor:276/tahun 2015, supaya dilakukan pelepasan,” katanya.

Jeffry mengatakan bahwa, pelanggaran penetapan lahan (PL) yang diberikan oleh BP Batam melalui HPL salah satunya adalah soal peruntukan. Lahan yang seharusnya masuk dalam wilayah hutan lindung justru menjadi lahan permukiman.

“Beberapa titik peruntukan yang telah di PL kan oleh BP Batam melalui HPL mereka itu banyak melanggar. Salah satunya adalah masuk dalam wilayah hutan lindung bukan masuk dalam perumahan,” jelas Jeffry.

Sementara masalah selanjutnya adalah penyalahgunaan pemanfaatan lahan di wilayah buffer zone atau lahan yang tidak boleh dibangun dan harus dibiarkan sebagaimana aslinya.

“Banyak wilayah buffer zone yang mendapat PL dari BP Batam tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada peta awal yang diajukan oleh pemegang HPL menggunakan ROW 50. Namun pada kenyataannya pemegang HPL merubah menjadi ROW 30.

Jeffry menambahkan bahwa data-data permasalahan lahan yang muncul dalam rapat pembahasan Ranperda RTRW ini diperoleh melalui laporan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemko Batam.

“Yang ROW 20 nya itu diambil untuk apa, ya dimanfaatkan untuk ruko-ruko itu,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com