SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Puluhan Kades Ancam Tutup Kantor, Tuntut Pencairan Dana Tunda Salur ADD

  • Reporter:
  • Rabu, 26 September 2018 | 14:41
  • Dibaca : 116 kali
Puluhan Kades Ancam Tutup Kantor, Tuntut Pencairan Dana Tunda Salur ADD
ilustrasi

NATUNA – Sekitar 70 kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi Kantor DPRD Natuna di Jalan Yos Sudarso, Selasa (25/9/2018). Mereka menuntut dana tunda salur Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair sejak 2017 hingga kini.

Kepala Desa Sungai Ulu yang juga Ketua Forum Kepala Desa se-Natuna Harmanto mengatakan, hingga saat ini belum ada penyelesaian terkait kucuran ADD yang sejak 2017 belum turun. “Sejak 2017 lalu dana tunda salur ADD ratusan juta rupiah tak kunjung dicairkan. Apalagi tahun 2018 ini tak juga dicairkan,” kata Harmanto saat menyampaikan tuntutan kades se-Natuna di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (25/9).

Dengan dana tunda salur tersebut, banyak kegiatan kades yang telah terprogram tapi tidak dapat terlaksana. Hal ini, kata Harmanto, membuat kepercayaan masyarakat terhadap kades hilang.  “Kita datang ke DPRD hanya ingin kejelasan kapan akan dicairkan ADD yang sudah disahkan dalam APBD Natuna. Apalagi dengan keterlambatan ini kepercayaan masyarakat kepada kepala desa menurun,” jelasnya.

Melalui rapat dengar pendapat dengan DPRD Natuna, seluruh kepala desa berharap agar aspirasi dan keluhan mereka didengar. “Ada tiga poin permintaan kami. Di antaranya kepastian aliran dana tunda salur APBD sekitar Rp12 miliar pada 2018. Memastikan tunda salur ADD 2018 segera dibayarkan karena untuk gaji dan operasional. Meminta penyaluran ADD bisa dibayarkan setiap bulan,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua FKD se-Natuna. Dia mengatakan, jika dalam pembahasan tersebut tidak ada penyelesaian, seluruh kepala desa akan melakukan aksi. Dia menginginkan ketegasan pemerintah daerah dan DPRD Natuna, kapan dana tersebut akan dicairkan.

“Jika tidak ada kejelasan, kita akan lakukan aksi tutup kantor dan akan memboikot Pemilu Legislatif 2019. Untuk apa memilih anggota legislatif bila aspirasi masyarakat tidak didengar anggota DPRD. Bagaimana kinerja bisa maksimal jika tidak ada anggaran,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan pentingnya duduk bersama antara kepala desa, DPRD, dan pemerintah daerah untuk membicarakan persoalan tersebut. “Untuk menyelesaikan masalah ini, kita sudah memanggil pihak pemerintah daerah dalam hal ini Sekda Natuna agar mendapatkan kejelasan pencairan dana ADD yang tunda salur sejak 2017 sampai sekarang,” ucapnya.

sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com