SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Sanksi Pemecatan Dokter Terawan Ditunda

  • Reporter:
  • Rabu, 11 April 2018 | 15:38
  • Dibaca : 103 kali
Sanksi Pemecatan Dokter Terawan Ditunda

JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akhirnya memilih menunda sanksi peme catan kepada Mayjen TNI Dr dr Terawan Agus Putranto, Sp.rad (K).

Lembaga tersebut me re ko men dasikan penilaian lebih lanjut terhadap tindakan terapi dengan metode Digital Sub traction Angiogram (DSA) atau Brain Wash kepada tim Healthy Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Keputusan PB IDI disampaikan Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis dengan alasan karena keadaan tertentu. Di sisi lain, Terawan sudah mem beri – kan pembelaan pada Jumat lalu (6/4). Selanjutnya pada Minggu (8/4), Rapat Majelis Pimpinan (MPP) yang dihadiri Ketua Umum PB IDI, Majelis Ke hormatan Etika Kedokter an (MKEK), Majelis Kolesium Kedok t eran Indonesia (MKKI), dan Majelis Pengem – bangan Pelayanan Kedok ter an (MPPK) memutuskan Terawan masih menjadi anggota IDI.

Sebelumnya, Terawan mendapat kan sanksi pemecatan sementara per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019 dari MKEK PB IDI. Dia dipecat karena dianggap melakukan pelang – garan etika kedokteran karena prak tik kedokteran yang dilakukannya. MKEK PB IDI juga men cabut izin praktiknya. Surat pemecatan dan pen cabutan izin praktik yang di tanda tangani Ketua MKEK IDI Prio Sidi pratomo dalam surat PB IDI yang diperuntukkan ke Per himpunan Dokter Spesialis Radiologi Seluruh Indonesia (PDSRI) tertanggal 23 Maret 2018. “Oleh karena – nya hingga saat ini Dokter Terawan masih ber status sebagai ang gota IDI,” jelas Marsis dalam jumpa pers di kantor PB IDI di Jakarta kemarin.

Hanya sampai kapan pe – nundaan putusan MKEK ini, dia belum me masti kan. Me nurut dia, hal tersebut bergan tung pada proses pembuktian lebih lanjut yang akan ber lang sung. Menurut Marsis, kewe nang an IDI ialah untuk mem proses etika kedok teran di mana ada tiga poin yang ter sangkut, yakni pada pasal 4 dan pasal 6. “IDI akan memproses pembuktian lebih lanjut ter hadap isi pem belaan yang sudah dilakukan Terawan. Oleh karena itu, apa hasil dari pembuktian lebih lanjut ini bisa membebaskan Terawan dari tuntutan atau juga bisa PD IDI melaksanakan rekomendasi MKEK,” katanya.

Soal pembuktian apakah Terawan melakukan penyim – pangan dalam prosedur layan an pengobatan, menurut Marsis bukan ranah IDI. IDI melalui MKEK atau (Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada posisi menerima pengaduan ketidakpuasan layanan atau adanya kejadian negatif. Nah, untuk menentukan nasib Terawan, PB IDI akan melakukan kajian dengan Dewan Pakar. Marsis lantas menuturkan, MPPK merekomendasikan penilaian lebih lanjut terhadap tindakan terapi dengan metode DSA atau Brain Wash kepada tim HTA Kementerian Kese hat an. Untuk diketahui, HTA adalah badan permanen milik Kemenkes untuk men jawab perkembangan tekno logi s eperti Brain Wash yang dicip ta kan Terawan ini.

“Kemenkes ialah pihak yang berwenang dalam pengaturan standar pe layanan dan standar opera sional teknologi pengobat an te rbaru,” katanya. Anggota Dewan Pakar PB IDI Abdul Razak menjelaskan, p emberian rekomendasi sanksi pemecatan sementara MKEK kepada Terawan sudah sesuai prosedur. Tahapan pertama MKEK melaksanakan pe me rik – sa an dan persidangan sejak 2015 hingga 2018 dengan masa pemanggilan sebanyak enam kali. “Di dalam AD/ART IDI di – katakan bahwa MKEK mem beri keputusan etik berdasar kan sidang mahkamah etik. Hasilnya Januari dan diserah kan ke PB IDI pada Februari,” katanya.

Proses selanjutnya adalah setelah rekomendasi itu keluar maka pihak yang sedang di – sidang berhak melakukan pem – belaan dan berhak didam p ingi oleh BHP2A yang mana proses pembelaan diri ini pun sudah dilakukan. Dia men jelas kan, setelah Jumat lalu Terawan melakukan pem bela an maka tidak adil kalau PB IDI langsung mengeluarkan ke putusan. Lebih jauh, dia menjelaskan masih banyak hal yang harus diverifikasi dan dilihat untuk mengimbangi proses sidang yang sudah berlangsung sedemikian lamanya. Selain itu, PD IDI juga harus mengim bangi bukti-bukti atau pem belaan yang dilakukan Terawan. Oleh karena itu, katanya, PB IDI meminta waktu untuk berproses guna menentukan keputusan yang seadil-adilnya bagi Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini.

“Apakah hasil dari proses ini bergantung dari proses yang kita lakukan, MPP beri kesem patan PB IDI berproses dan setelah itu kami melapor kan nya kepada MPP dan setelah itu eksekusi. Sekali lagi, kami hanya bergerak di bidang etika. Bahwa ada masalah pelayanan seandainya menurut prosedur ini berjalan sebagaimana mes ti nya atau ada masalah di la pangan, itu di luar kemampuan IDI untuk mengontrolnya. Masalah pelayanan diminta dengan hormat un – tuk dita ngani HTA yang dibentuk ne gara untuk kasus seperti ini,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek menyatakan kesediaannya memediasi Terawan dan IDI jika permasalahannya belum bisa diselesaikan secara internal.

Menurut dia, Kemenkes sendiri sedang dalam proses komu ni – kasi dengan IDI, Majelis Kehor – mat an Etika Kedokteran IDI, dan organisasi profesi untuk mendalami fakta dan persoalan yang berlangsung. Menkes menyarankan IDI berkomunikasi antar organi sasi dengan MKEK. Selain itu, juga berkomunikasi dengan Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia dan Per – satuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia untuk mengonfirmasi dan menyamakan pan – dangan dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.

Sementara itu, Dirjen Riset dan Inovasi Kemenristek-Dikti Jumain Appe menga ta kan sudah berbicara dengan Menristek-Dikti Mohammad Nasir terkait dengan rencananya untuk mengundang Dokter Terawan melakukan uji klinis terhadap temuan DSA-nya tersebut. Jumain mengatakan kementerian akan membiayai seluruh biaya uji klinis agar menjadi teknologi yang layak diterima di dunia medis.

Melacak Pembocor Surat MKEK

Pada kesempatan sama, IDI kembali menyoroti bocornya rekomendasi MKEK tentang pemecatan terhadap Terawan tersebut. Marsis menandas kan, untuk menyelidiki per soal an tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara untuk menye lidiki siapa otak perencana ke bocoran yang dia duga di sengaja ini. Langkah tersebut penting diambil IDI karena berdampak politis secara nasional dan IDI juga dibuat berhadap-hadapan dengan TNI AD. Padahal, ungkap nya, IDI dan TNI AD beberapa bulan lalu baru menan datangani nota kerja sama untuk menghadapi isu kesehatan global terutama pada masalah bioterorisme.

“Tentu masalah – nya ada ke pentingan intervensi tertentu terhadap kepentingan Indo ne sia dan kesehatan Indonesia. (Maka) akan kami cari dan uber, ” tegasnya. Menurut dia, setelah di teliti banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan dokumen asli dari MKEK. Sekali lagi, Marsis menegaskan akan men cari siapa pelaku yang mem bocorkan. “Kita dalam satu proses untuk buat (kasus ini) jadi terang benderang). Dengan terang benderang,” katanya.

Neneng zubaidah

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com