SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

UMS Harus Sesuai Regulasi

  • Reporter:
  • Rabu, 27 Maret 2019 | 16:14
  • Dibaca : 142 kali
UMS Harus Sesuai Regulasi
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

BATAM KOTA – Polemik Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam masih belum berakhir. Gubernur Kepri Nurdin Basirun tak kunjung meneken Surat Keputusan (SK) yang mengatur terkait UMS, karena dinilai ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pelaku usaha sejauh ini menyatakan keberatan dengan adanya UMS di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Komisi IX DPR RI turut menyoroti persoalan UMS di Batam yang terjadi hampir setiap tahun. Ada beberapa regulasi dinilai yang perlu ditinjau ulang supaya persoalan ini tidak terus berlanjut. Sehingga diharapkan buruh tidak lagi menggelar unjuk rasa dan pelaku usaha nyaman dalam menjalankan usahanya.

“Kami ingin mencari masukan, apa yang menjadi keluhan teman-teman buruh dan juga pelaku usaha yang ada di Batam ini,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam di Gedung Graha Kepri, Selasa (26/3).

Persoalan UMS diakuinya memang tidak hanya terjadi di Batam saja, tapi juga beberapa daerah lainya. Di mana, satu sisi para buruh meminta agar UMS ini diberlakukan karena ada beberapa sektor yang dinilai tidak bisa disamakan dengan sektor lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan buruh meminta pemerintah daerah mengeluarkan SK tentang UMS.

Namun, di sisi lain memang ada keberatan dari pelaku usaha karena UMS akan menambah beban. Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam saja dinilai sudah terlalu tinggi. Sehingga jika ditambah dengan adanya UMS tentunya akan menambah biaya pengeluaran yang ditanggung perusahaan dan dikhawatirkan perusahaan-perusahaan ini tidak sanggup untuk membayar.

“Nah, memang perlu dicarikan solusi agar masalah ini bisa segera selesai. Karena kalau tidak ada solusi nanti banyak perusahaan yang kabur ke Vietnam, Thailand dan negara tetangga lainnya,” jelasnya.

Ada beberapa hal, kata dia, yang memang perlu ditindaklanjuti, DPR akan segera memanggil Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan pihak-pihak terkait. Karena berdasarkan masukan-masukan yang diterima ada beberapa regulasi yang timpang tindih sehingga perlu disinkronkan.

“Intinya masukan yang kami terima akan segera kami tindak lanjuti dan kami bahas di DPR,” katanya.

Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) OK Simatupang mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak keberatan dengan adanya UMS. Hanya saja tentu harus mengacu pada regulasi yang ada. Menurut dia, aturan terkait UMS sudah jelas, ia berharap hal ini bisa dijalankan denga baik. “Saya kira sudah jelas, ada PP (Peraturan Pemerintah) yang sudah mengatur terkait UMS,” kata OK. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com